Kelompok HAM Bangladesh Tuduh Pemerintah Sementara Gagal Lindungi Kaum Minoritas

DHAKA, SATUHARAPAN.COM- Kelompok hak-hak minoritas terbesar di Bangladesh menuduh pemerintah sementara negara itu pada hari Kamis (30/1) gagal melindungi kaum minoritas agama dan etnis dari serangan dan pelecehan, sebuah klaim yang dibantah pemerintah.

Dewan Persatuan Hindu, Buddha, Kristen, Bangladesh mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, juga menggunakan lembaga negara untuk menekan kelompok minoritas.

Yunus mengambil alih setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa tahun lalu di mana ratusan orang tewas memaksa mantan Perdana Menteri, Sheikh Hasina, melarikan diri ke India pada tanggal 5 Agustus, mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun.

Dewan sebelumnya mengatakan 2.010 insiden kekerasan komunal terjadi di seluruh negara mayoritas Muslim itu antara tanggal 4 dan 20 Agustus. Pemerintah yang dipimpin Yunus membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa sebagian besar insiden disebabkan oleh "alasan politik" dan bukan oleh masalah komunal.

Secara tradisional, umat Hindu dan anggota kelompok minoritas lainnya dianggap sebagai pendukung partai Liga Awami Bangladesh pimpinan Hasina.

Dalam konferensi pers pada hari Kamis, dewan tersebut menegaskan kembali klaimnya mengenai serangan sebelumnya dan mengatakan 174 insiden baru kekerasan komunal telah terjadi antara 21 Agustus dan 31 Desember tahun lalu di mana 23 anggota kelompok minoritas terbunuh dan sembilan wanita diperkosa.

Dikatakan bahwa insiden lainnya melibatkan pembakaran, vandalisme, penjarahan, dan pengambilalihan paksa atas properti dan bisnis. Dikatakan sedikitnya 15 anggota kelompok minoritas ditangkap atau disiksa karena diduga merusak Islam.

Manindra Kumar Nath, penjabat sekretaris jenderal kelompok tersebut, menuduh pemerintah memanipulasi lembaga negara untuk melecehkan orang-orang dari kelompok minoritas.

"Kami telah mengamati bahwa pemerintah sementara telah mulai menggunakan berbagai lembaga negara penting untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum minoritas. Ini tidak terduga dan tidak diinginkan dari pemerintah yang didirikan berdasarkan gerakan mahasiswa anti diskriminasi," katanya.

Dewan tersebut mengatakan kelompok minoritas menjadi sasaran secara sistematis, dan menyerukan pembebasan seorang pemimpin Hindu yang dipenjara.

Nath mengatakan pemimpin tersebut, Chinmoy Das Prabhu, dicabut hak hukumnya untuk dibebaskan dengan jaminan dalam kasus penghasutan. Ia juga dikenal sebagai Chinmoy Krishna Das Brahmachari.

Nath mengatakan banyak pemimpin minoritas bersembunyi karena tuduhan palsu terhadap mereka. Pemerintah sementara mengatakan mereka menghadapi tuduhan khusus dan tidak menjadi sasaran karena alasan komunal apa pun.

Di bawah Yunus, Bangladesh telah mengalami masa tegang dengan India yang mayoritas beragama Hindu atas masalah minoritas, yang memicu protes dan protes balasan. Kurang dari 8% dari 170 juta penduduk Bangladesh beragama Hindu.

Banyak orang di pemerintahan sementara tidak senang bahwa India melindungi Hasina, dan pengadilan khusus di Bangladesh telah meminta penangkapannya. Permintaan resmi ke India untuk ekstradisinya masih belum dijawab.

India, yang menampung 10 juta pengungsi dan membantu Bangladesh memperoleh kemerdekaan setelah perang sembilan bulan melawan Pakistan pada tahun 1971, menganggap Hasina sebagai teman yang dapat dipercaya. Ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, adalah pemimpin kemerdekaan Bangladesh, yang saat itu merupakan wilayah timur Pakistan, musuh regional India. (AP)

Editor : Sabar Subekti