Kelompok Muslim dan Pemerintah Thailand Sepakati Peta Jalan Akhiri Pemberontakan

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Fasilitator Malaysia pada hari Rabu (7/2) mengatakan bahwa pemerintah Thailand dan pemberontak separatis Muslim di Thailand selatan pada prinsipnya telah menyetujui peta jalan untuk mencoba mengakhiri pemberontakan Muslim yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Kedua pihak mengadakan perundingan selama dua hari di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, dan akan bertemu lagi dalam dua bulan ke depan untuk membahas rincian rencana perdamaian, kata fasilitator Malaysia Zulkifli Zainal Abidin.

“Ini merupakan terobosan besar setelah dialog terhenti pada tahun lalu akibat pemilu Thailand,” katanya dalam konferensi pers.

“(Rencana perdamaian), kalau tim teknis setuju, akan ditandatangani secepatnya. ... Ada cahaya di ujung terowongan. Kedua belah pihak bersedia membubuhkan pena di atas kertas. Sebelumnya tidak ada pembicaraan untuk menandatangani dokumen apa pun.”

Malaysia telah menjadi tuan rumah dan memfasilitasi pembicaraan antara kelompok separatis dan pemerintah Thailand sejak tahun 2013, namun hanya sedikit kemajuan yang dicapai.

Hampir 7.000 orang tewas dalam pemberontakan di tiga provinsi paling selatan di Thailand, satu-satunya provinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim, sejak tahun 2004. Pertempuran tersebut terjadi sesekali namun brutal, dengan kelompok separatis melakukan penembakan dan pengeboman, dan pemerintah dituduh menyiksa para tersangka dan pelanggaran lainnya.

Muslim Thailand Selatan, yang etnis, budaya dan bahasanya berbeda dari mayoritas Budha, percaya bahwa mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mendapat simpati dari banyak warga Malaysia, sekitar 60% di antaranya adalah Muslim.

Anas Abdulrahman, ketua Barisan Revolusi Nasional, kelompok pemberontak terbesar di Thailand selatan, mengatakan kepada wartawan bahwa ia memiliki harapan besar terhadap solusi jangka panjang di bawah pemerintahan baru Thailand yang dipimpin oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin. Pemerintah Thailand tahun lalu menunjuk Chatchai Bangchuad, warga sipil pertama yang memimpin perundingan tersebut.

Chatchai mengatakan bahwa setiap penandatanganan rencana perdamaian harus bergantung pada hasil diskusi teknis. (AP)

Editor : Sabar Subekti