Kemarin Banjir Pujian, Sekarang Tito Tuai Aduan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komjen Pol Tito Karnavian, sempat dipuji-puji oleh empat lembaga kredibel untuk melihat apakah dia memiliki catatan hitam atau tidak. Demikian juga politikus Senayan hampir semua sepakat rekam jejak Tito bersih dari tindakan kejahatan.

Namun, dalam uji kelayakan (fit and proper test), rupanya banyak keganjilan-keganjilan yang terungkap selama Tito berkarir di korps Bhayangkara. Apalagi, saat menjabat Kapolda Papua, Kepala Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir, misalnya, anggota Komisi III itu menanyakan, indeks tata kelola kepolisian Indonesia, di mana penilaian Polda Indonesia tidak ada yang dapat nilai predikat baik. Hanya ada lima Polda yang dapat predikat cenderung baik, Jawa barat, Aceh, Banten, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah.

Sementara, dua Polda masuk kategori buruk, yakni Maluku Utara dan Papua.

 “Kami tahu bahwa saudara pernah jadi Kapolda di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Kapolri ke depan, khususnya Polda membutuhkan terobosan yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya,” kata kadir.

Kemudian, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani, mempertanyakan pendekatan apa yang akan dilakukan Tito ketika menghadapi kasus terorisme. Pasalnya, Komisi III menerima laporan dari LSM, ada 122 terduga teroris yang tidak dijelaskan tertembak mati.

 “Dalam draf Undang-Undang terorisme, ada perluasan kewenangan. Tentu kami memahami bahwa di mana pun perundang-Undangan terorisme lex specialis yang berikan kewenangan Kepada Aparat Penindakan Hukum (APH) melakukan penindakan tapi di sisi lain kami mendapati di Inggris, tempat Pak Tito bersekolah, perlindungan HAM. Antara lain dengan diawasinya APH penanganan teroris dengan lembaga pengawasan. Di Inggris ada independent reviewer, kemudian ada civil and liberty,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum