Kemenag Kembangkan Pendidikan Keagamaan Khas Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kemenag akan mengembangkan pola pendidikan agama dan keagamaan khas Papua. Pengembangan pola pendidikan ini menjadi bagian dari program 'Kita Cinta Papua'. 

“Kita ingin mengembangkan pola pendidikan berbasis agama, berbasis budaya dalam sistem yang terpadu khas Papua,” ungkap Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Thomas Pentury dalam Rapat Koordinasi Program Cinta Papua di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut Thomas, model pendidikan yang akan dikembangkan adalah khas, berbasis agama dan budaya Papua.

“Akan ada program Midras. Sistem pendidikan yang berbasis agama dan budaya, serta terpadu dari jenjang dasar, menengah dan tinggi. Kalau di Islam model pesantren,” lanjutnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, Staf Khusus Menteri Agama Zul Effendi, Kepala PKUB Nifasri, serta pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Kristen dan Bimas Katolik.

Selain secara kurikulum, akan dirumuskan juga bagaimana cara belajar yang pas bagi masyarakat Papua dengan pendekatan budaya.

“Jadi, intinya kita akan mendesain pola pendidikan di Papua untuk orang Papua,” kata Thomas.

Kementerian Agama telah meluncurkan program Kita Cinta Papua. Terdapat 3 (tiga) program utama di dalamnya. Pertama, bidang kerukunan dan moderasi beragama. Kedua, bidang Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.

Ketiga, pembangunan gedung kantor layanan keagamaan, pembangunan/rehab rumah ibadat, pembanguan satuan pendidikan keagamaan, dan bantuan sarana keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Sementara itu Dirjen Bimas Katolik akan fokus pada upaya penegerian Sekolah Menengah Agama Katolik dan Sekolah Tinggi Pastoral Keagamaan Katolik di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai wujud konkret gerakan “Kita Cinta Papua” dan juga peningkatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Percepatan Pembangunan Bidang Agama serta Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi fokus utama dalam rumusan draf Surat Keputusan Menteri,” kata Sekretaris Ditjen Bimas Katolik Aloma Sarumaha, pada sesi pembahasan draf Keputusan.

Selanjutnya Dirjen Bimas Katolik berharap agar dalam rancangan kegiatan dialog perlu memperhatikan keterlibatan para pimpinan gereja Katolik dalam lima wilayah keuskupan; Keuskupan Jayapura, Keuskupan Merauke, Keuskupan Timika, Keuskupan Agats, dan Keuskupan Sorong- Manokwari.

Rapat koordinasi perlu dimantapkan lagi pada pertemuan yang akan datang untuk memastikan hal substantif yakni soal kesiapan anggaran, rundown kegiatan dan pemantapan Keputusan Menteri Agama, tegas Staf khusus Menteri. (Kemenag/DBKat)