Kemenag Terus Prioritaskan Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Agama terus memprioritaskan program-program terkait pengarusutamaan moderasi beragama. Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Menjaga moderasi beragama, pada hakikatnya juga menjaga Indonesia,” Menag Lukman Hakim menegaskan, Rabu (20/2), seperti dilaporkan Sigit dan dilansir kemenag.go.id.

Dialog yang bertajuk “Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan” itu, digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Lebih lanjut Menag menjelaskan, program-program terkait moderasi beragama, adalah upaya agar sikap beragama seluruh warga negara di tanah air tetap berada pada jalurnya yang tidak berlebihan.

Saat ini, Menag menambahkan, terdapat kecenderungan sebagian orang terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan. Dengan mengatasnamakan agama, katanya, sebagian orang menebarkan caci-maki, amarah, fitnah, berita bohong, memecah-belah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok berbeda.

“Untuk itu, kita ingin mereka yang mengamalkan pemahaman agama yang berlebihan itu dapat kembali ke tengah, yang sikap beragamanya dapat memanusiakan manusia,” Menag menjelaskan.

Sementara itu, dalam laporannya, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, mengatakan sikap moderat umat Islam di Indonesia sejatinya telah mendapat perhatian sejumlah negara. Di belahan dunia Islam, Indonesia dianggap sebagai contoh ideal dalam sikap beragama.

“Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan terbesar di dunia, namun mampu menjalin kehidupan harmonis dalam masyarakat yang pluralistik dengan keragaman suku, agama, ras, dan golongan,” kata Dirjen.

Meski begitu, imbuhnya, akhir-akhir ini sikap beragama di Indonesia mengalami dinamika akibat beredarnya berita-berita bohong (hoax) yang sering kali mengatasnamakan agama.

“Di media sosial, masyarakat sulit dihindarkan dari informasi palsu, provokasi, fitnah, dan lain sebagainya yang menimbulkan syakwasangka serta sikap intoleran dan permusuhan. Hoax merupakan sarana kebohongan publik yang memicu keresahan massal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen menekankan perang melawan hoax harus dilakukan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama, katanya, terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang sehat demi keutuhan NKRI.

Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan digelar selama tiga hari, tanggal 20 hingga 22 Februari 2019. Selain Menteri Agama, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh di antaranya Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin yang menjadi pembicara kunci, Tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan AGH Sanusi Baco, Rektor UIN Alauddin Makassar, sejumlah pejabat, dan sebagainya.

Dialog ini dihadiri 300 orang yang terdiri atas para pejabat Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam, dosen, mahasiswa, tokoh Ormas Islam, tokoh agama, media massa, dan sebagainya.

Editor : Sotyati