Kemendag Akan Beri Sanksi Importir Nakal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengamankan lima ton (254 karung) bibit bawang putih asal impor yang beredar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pengamanan bibit bawang putih asal impor itu dilakukan pada 2 Maret 2018 lalu.

“Kami juga telah mengantongi nama importir pemasok bibit bawang putih tersebut dan tidak segan-segan memberikan sanksi,“ ungkap Veri saat memberikan keterangan pers pada kunjungan ke Kompleks Pergudangan Pusat Distribusi, Jakarta Utara, hari ini, Senin (12/3).

Dari hasil penelusuran, lanjut Veri, importir tersebut terbukti memiliki izin impor bibit bawang putih dari Kementerian Pertanian sebanyak 300 ton.

Jumlah ini jauh lebih besar dari kebutuhan bibit yang diperlukan untuk menanam lahan sesuai kewajiban importir tersebut.

"Importir tersebut telah merealisasikan impor bibit bawang putih seb0anyak 232 ton (13.050 karung) melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada 26 Februari 2018 yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen importasi,” imbuhnya.

Veri menekankan bahwa Kemendag akan tegas dalam mengawasi impor. Tak ada kompromi bagi importir nakal yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Terlebih setelah diberlakukannya pengawasan di luar kawasan kepabeanan (post border) yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan importasi.

"Konsekuensinya harus dikenakan sanksi. Kalau perlu blokir nama pelaku usahanya dan/atau dikenakan sanksi pidana. Temuan ini dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-Perdagangan bekerja sama dengan Korwas Bareskrim Polri," katanya.

Irjen Kemendag yang saat ini menjabat sebagai Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Srie Agustina ketika dikonfirmasi menyatakan, “Kemendag bekerja sama dengan Bareskrim Polri akan terus meningkatkan pengawasan di lapangan dan tidak akan segan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar,”. (PR)

Editor : Melki Pangaribuan