Kemenhub Tandatangani 11 Kontrak Pengadaan Pintu Perlintasan

JAKARTA, SATUHARAPAN - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menandatangani kontrak pengadaan 11 pintu perlintasan sebidang dengan PT Pulung Karya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko, dalam penandatanganan kontrak di Jakarta, Senin (9/11), menyebutkan nilai kontrak pengadaan 11 pintu perlintasan tersebut Rp 20,9 miliar.

"Sebanyak 11 pintu perlintasan sebidang telah dilengkapi dengan warning system dengan mode operasi semi otomatis," katanya.

Hermanto menambahkan, nantinya dengan warning system atau sistem peringatan tersebut pada jalur rel, akan ditempatkan alat pendeteksi kereta api atau wheel detector berjarak 1.000 hingga 1.500 meter di kanan dan kiri pos penjagaan perlintasan ataupun stasiun.

Dia menjelaskan, wheel detector tersebut berfungsi untuk memberikan peringatan atau alarm kepada penjaga perlintasan pada saat kereta melintas berjarak sebelum 1.000 atau 1.500 meter dari pos penjagaan ataupun stasiun.

"Sehingga, pintu perlintasan dapat segera ditutup untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya kecelakaan," katanya.

Berbeda dengan kondisi sekarang ini, kata dia, penjaga pintu perlintasan harus menghapal atau mengingat jadwal perjalanan kereta api. Sistem peringatan tersebut, menurut Hermanto semakin membantu memberi peringatan kereta akan melintas.

Dia memerinci dari 11 pintu perlintasan tersebut, lima pintu akan ditempatkan pada perlintasan jalur ganda di Pulau Jawa, yaitu JPL 210, Jalan Perintis Kemerdekaan/Jalan Poso, Kota Tegal; JPL 210 KM 225+703 antara Stasiun Cirebon Prujakaan dan Stasiun Waruduwur, Jalan Suci Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; JPL 157 KM 187+998 antara Stasiun Kertasemaya-Stasiun Kaliwedi Lintas Cikampek-Cirebon wilayah Daop II Cirebon, Jalan Primer Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan JPL No 289 Km 144+157 petak jalan antara Merak-Gerem, Jalan Raya Merak Statomer, Kota Cilegon Provinsi Banten.

Enam pintu akan ditempatkan di perlintasan single track di Pulau Sumatera, yaitu JPL 7 KM 6+348 petak jalan antara Binjai-Medan, Jalan Dr Wahidin, Kabupaten Binjai Provinsi Sumatera Utara, JPL - jalan Ikan Hiu Kota Binjai Medan Sumatera Utara, JPL 46 Km 221+999 antara Stasiun Sepancar-Stasiun Baturaja Jalan Kemelak divisi Regional III.1 Palembang Kabupaten Ogan Kumering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, JPl 48 Km 228+648 antara Stasiun Baturaja-Stasiun Tigagajah Jalan Air Gading I Baturaja Divisi Regional III.1 Palembang Kabupaten Ogan Kumering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, JPL 31 Km 125+127 antara Stasiun Ketapang-Stasiun Negara Ratu Lintas Prabumulih-Ketapang wilayah Divre III.2 Tanjungkarang, Jalan Raya Negara Ratu Ciamis Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan JPL Km 48+676 Jalan Raya Propau Divre III.2 Tanjungkarang Lampung Utara, Provinsi lampung.

Hermanto mengatakan, nilai kontrak Rp 20,9 miliar tersebut termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 persen, dengan pelaksanaan pekerjaan selama dua bulan atau 60 hari kalender.

"Pengadaan pintu perlintasan ini, sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, guna peningkatan keselamatan dan mengurangi terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang yang telah mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa," katanya. (Ant)

Editor : Sotyati