Kemenkes: Rp 21 Triliun Bangun Pelayanan Primer Indonesia

CIBINONG, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, dana Rp 21 triliun yang diterima Kemenkes,  akan digunakan untuk peningkatan pelayanan primer mulai dari pembiayan BPJS, pembanguanan Puskesmas, Rumah Sakit Regional, obat-obatan dan peningkatan sumber daya manusia.

"Targetnya dana tersebut digunakan Kemenkes untuk peningkatan pelayan kesehatan masyarakat," kata Menkes saat kunjungan kerja, dan penandatanganan nota kesepakan bersama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kemenkes di kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/2).

Sesuai target Kemenkes melalui data dari Kementerian Sosial , sudah menyiapkan dana BPJS untuk pelayanan masyarakat. Terkait pembangunan rumah sakit regional di kabupaten Bogor yang direncanakan Kemenkes.

"Insya Allah setiap kabupaten, kota akan dibangun satu rumah sakit regional. Tetapi dimana akan dibangun, itu sesuai dengan keputusan gubernur,"katanya.

Ia menjelaskan, yang penting dalam pelaksanaan pembangunan rumah sakit regional tidak berdekatan dengan puskesmas.  Rencananya 148 rumah sakit regional akan selesai dibangun tahun 2018.

"Tetapi harus ingat masyarakat miskin yang sudah terdata di Kementerian Sosial berhak mendapatkan dana BPJS dari pemerintah,"katanya.

Terkait dengan penandatanganan Nota Kesepakan Bersama (NKB) (MoU) antara BIG dengan Kementerian Kesehatan,  diharapkan hasil pengelolaan datanya bisa menjadi bahan rujukan  dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Sistem informasi kesehatan harus mampu menyadiakan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan,"katanya.

Pemanfaatan teknologi informasi geospasial di bidang kesehatan, berperan untuk membantu mengamati kejadian penyakit dari hari ke hari. Sehingga secara cepat dapat mengantisifasi kemungkinan terjadinya wabah atau kejadian luar biasa. Kejadian peningkatan gizi buruk, malaria, diare, demam berdarah dapat diantisipasi lebih awal karena kita memiliki informasi yang memadai dan cepat.

"Agar permasalahan kesehatan dapat digambarkan secara utuh melalui analisa multimedia,"katanya.

Kementerian Kesehatan RI, telah menyediakan data spasial tertentu seperti peta fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, RS dan lainnya). Tentu saja data spasial yang disediakan bisa berguna untuk sektor kesehatan dan sektor lainnya.

"Melalui pertukaran data dengan sektor lain jadi jembatan pertukaran data bisa meningkatkan kesehatan di masyarakat,"katanya.

Ia mengatakan pembangunan rumah sakit regional tidak boleh berdekatan dengan puskesmas, dan berada di daerah yang sulit dijangkau. Jadi melalui media ini, diharapkan masyarakat bisa mengakses langsung pelayanan kesehatan.

Sementara itu,Kepala BIG, Priyadi Kardono mengatakan ruang lingkup NKB meliputi pembuatan aplikasi dan analisis spesial, untuk mendukung program Kemenkes. Seperti penyebarluasan dan pemanfaatan data, dan informasi geospasial bidang kesehatan serta peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan geospasial bagi SDM kesehatan. (Ant)

Editor : Bayu Probo