Kemenkeu Jepang: 20 Pejabat Dihukum karena Palsukan Dokumen

TOKYO, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Keuangan Jepang mengeluarkan temuannya dalam penyelidikan internal atas pengubahan dokumen terkait penjualan kontroversial tanah milik negara kepada pengelola sekolah Moritomo Gakuen.

Dalam jumpa pers hari Senin (4/6/2018), Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan 20 birokrat senior akan menghadapi hukuman kedisiplinan.

Laporan itu termasuk tindak pemalsuan yang secara efektif diperintah oleh kepala Biro Keuangan saat itu, Nobuhisa Sagawa. Sagawa berulang kali membela penjualan ke Moritomo tahun lalu.

Di tengah kontroversi yang terjadi, Sagawa mundur. Kementerian berencana memotong dana pensiunnya sebagai hukuman kedisiplinan yang setara dengan pemberhentian sementara tiga bulan.

Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan menjual tanah ke Moritomo Gakuen dengan harga yang jauh dari harga pasar. Istri perdana menteri Jepang Akie Abe akan ditetapkan sebagai kepala sekolah kehormatan dari sekolah baru di atas tanah itu, sehingga memicu tuduhan nepotisme.

Kemudian tahun ini, Kementerian Keuangan mengakui bahwa dokumen itu telah diubah, termasuk penghapusan rujukan pada Akie Abe dan para politisi. (nhk.or.jp)

Editor : Sotyati