Kemenko Perekonomian Evaluasi Kerja Sama Indonesia-Singapura

Daerah Batam, Bintan dan Karimun memiliki potensi yang besar untuk mengekspor ikan dan sayur mayur ke Singapura. (Foto: agro.kemenperin.go.id)

BATAM, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi hasil kerja sama Indonesia-Singapura bersama beberapa kementerian lainnya di Batam Kepulauan Riau, Jumat (5/9).

Direktur Kerja Sama Ekonomi Asia Kementerian Koordinasi Perekonomian Bobby Siagian mengatakan menurunnya ekspor sayur-mayur dari Indonesia ke Singapura menjadi salah satu yang harus evaluasi.

"Ekspor sayur mayur menurun. Itu yang kami bahas, mengapa terjadi. Padahal Presiden mendorong agar ekspor sayur mayur ditingkatkan," kata Bobby usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja di Singapura.

Menurut dia, berdasarkan hasil perbincangan dengan produsen sayur Bintan, menurunnya ekspor sayur disebabkan kurangnya sarana infrastruktur pelabuhan.

Di Bintan, kata dia, belum ada pelabuhan kargo yang mampu mendukung kinerja ekspor sayur ke Singapura. Padahal jarak Bintan-Singapura hanya sekitar dua jam menggunakan kapal cepat.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi mengatakan untuk mendukung kerja ekonomi yang baik antara Indonesia dengan Singapura, maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (KPBPB BBK).

"BBK harus bisa menangkap peluang termasuk pelayaran internasional dengan membangun infrastruktur pelabuhan internasional," kata dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Singapura Kadin Indonesia itu mengatakan sebenarnya BBK memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor ikan dan produk perikanan serta sayur ke Singapura.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor ikan dan produk perikanan hingga 15 persen dalam lima tahun mendatang.

Bahkan untuk sayur mayur, menurut dia, Indonesia seharusnya bisa menguasai 30 persen pasar Singapura.

Dan target itu hanya bisa dicapai jika pemerintah menekan ongkos logistik dan meningkatkan daya saing infrastruktur. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja