Kementerian PUPR Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi

LAMPUNG, SATUHARAPAN.COM - Untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan hingga 2019,  yang terdiri dari penyelesaian 16 bendungan on-going dan 49 bendungan baru.

"65 bendungan itu kira-kira bisa menampung air 6,7 miliar liter air. Sekarang ini kita punya sekitar 7,3 juta hektar lahan irigasi, yang airnya dijamin dari bendungan baru 11 persen, jadi hanya sekitar 900.000 hektar tidak sampai 1 juta hektar yang airnya dari bendungan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai membuka Seminar Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan 2016 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dengan tema Rekayasa Bendungan Berbasis Pengetahuan di Lampung, Rabu (16/11).

Menteri Basuki menargetkan, dengan selesainya pembangunan 65 bendungan nanti dapat menambah jaminan penyediaan air untuk lahan irigasi menjadi 20 persen dari lahan irigasi yang ada.

Menurutnya, dengan adanya bendungan di lahan irigasi dapat meningkatkan kapasitas daya tanam di lahan tersebut, dari hanya satu kali tanam dalam setahun menjadi tiga kali tanam dalam dua tahun. "Kalau airnya dari bendungan, itu minimal bisa tiga kali tanam dalam dua tahun, tapi kalau tidak ada bendungan sekali tok setahun," katanya.

"Seminar seperti ini harus dilakukan terus, karena ini intelektual exercises yang tidak boleh kita hentikan, never ending process," katanya. Peserta seminar yang hadir kurang lebih 350 orang yang berasal dari kalangan profesional bidang sumber daya air (SDA), baik pemerintah, peneliti, akademisi dan praktisi penyedia jasa di bidang Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan membagikan sebanyak 100 eksemplar buku terkait bendungan ke sejumlah universitas, sebagai bagian dari penyebarluasan hasil penelitian.

"Ini ada buku tentang bendungan tipe urukan, yang mungkin masih relevan nanti kita pelajari. Untuk itu saya akan beli ini sebanyak 100 buku untuk saya bagikan ke seluruh universitas yang ada hubungannya dengan bendungan. Nanti kita kirim ke universitas-universitas yang ada Fakultas Teknik yang berhubungan dengan air terutama," katanya.

Menteri Basuki menambahkan, pemerintah membutuhkan banyak tenaga ahli bendungan untuk memastikan kualitas dan keamanan bendungan bagi masyarakat. SDM juga diperlukan untuk cepat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan bendungan besar yang aman dan efisien.

Sementara itu Ketua Umum KNI-BB Hari Suprayogi mengatakan bahwa KNI-BB telah membentuk unit sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat (USTKM) sebagai bagian dari kelanjutan tugas Badan Sertifikasi Asosiasi. Sampai dengan 2016, anggota KNI-BB yang telah memperoleh sertifikat tenaga ahli muda sebanyak 245 orang, ahli madya 214 orang, ahli utama 73 orang.

Namun tambahnya, tenaga ahli bendungan masih terus dibutuhkan. Oleh karenanya KNI-BB bekerjasama dengan badan diklat dan perguruan tinggi, untuk mempercepat pengadaan tenaga ahli bendungan besar yang bersertifikat. Bahkan melakukan terobosan dengan mengadakan sertifikat ahli pemula, yaitu sertifjkat ahli yang dikeluarkan KNI-BB untuk tenaga ahli yang berpengalaman satu sampai tiga tahun. Saat ini tenaga ahli pemula berjumlah sebanyak 93 orang. (pu.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja