Kemiskinan Masih Menjadi PR Pemerintah

Kondisi rumah penduduk yang masih terlihat tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Sabtu (21/2) menjadi salah satu bagian daftar kemiskinan yang menjadi persoalan pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data tahun 2011 pada Rabu (13/5) menyampaikan jumlah penduduk miskin kota Jakarta mencapai sekitar 364 jiwa atau 3.5 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 10 juta jiwa dengan angka kemiskinannya terendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Anak-anak saat bermain di sekitar halaman rumah yang masih tinggal di kolong jembatan di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2014).

Pemukiman padat penduduk yang tinggal di pinggiran waduk di kawasan Rawamangun difoto pada Senin (10/9/2013).

Para ibu-ibu saat terlihat berada di halaman rumah tinggal yang berada di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Selatan yang sampai saat ini masih terlihat di ibu kota Jakarta, Sabtu (21/2).

Rumah tinggal yang masih berada di bantaran sungai masih sering dijumpai di ibu kota Jakarta dimana kemiskinan masih menjadi prioritas pemerintah untuk mengentaskannya, Sabtu (21/2)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Berbagai program yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan terus dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Jakarta saat ini mencapai 412.790 jiwa atau 4,09 persen dari total jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Sementara pada tahun 2011 tercatat penduduk miskinnya mencapai 364 ribu jiwa (3,5 persen), terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menyasar kepada keluarga sangat miskin dalam jangka panjang yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah melalui kategori rumah tangga sasaran (RTS) dengan menggunakan kartu identitas diharapkan mempercepat laju peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan daa Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Rabu (13/5), Provinsi DKI Jakarta jumlah penduduk miskin termasuk paling rendah di Indonesia. Beberapa provinsi masih terbilang cukup tinggi, salah satunya Papua dengan tingkat kemiskinannya mencapai 60 persen.

Rencananya BPS akan melakukan validasi pendataan yang melibatkan pihak Rukun Tetangga (RT) dan juga Rukun Warga (RW) sebagai bagian dalam program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk melihat secara pasti angka penduduk miskin di Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja