Kemlu Bantah Ada Pembicaraan Normalisasi Indonesia-Israel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia membantah kabar adanya pembicaraan ke arah normalisasi hubungan dengan Israel.

Beberapa hari terakhir muncul kabar Indonesia dan Israel sedang melakukan pembicaraan untuk menjajaki normalisasi hubungan kedua negara. Klaim itu disampaikan sejumlah sumber diplomatik Israel, termasuk Menteri Intelijen Eli Cohen yang dibocorkan oleh tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Jerusalem Post, dan Times of Israel.

Namun diwawancarai hari Selasa (15/12) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Selasa (15/12) membantah adanya pembicaraan ke arah normalisasi hubungan Israel.

"Saya tidak bisa merespond karena tidak ada pembicaraan. Kemlu (Kementerian Luar Negeri) sejauh saya yang ketahui tidak melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sejauh yang saya pahami dan saya ketahui, secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel," tegas Faizasyah.

Faizasyah menambahkan yang lebih tepat menjelaskan mengenai isu tersebut adalah sumber dari Israel. Menurutnya pihak Israel yang mesti menjelaskan kalau memang benar mereka berbicara dengan pihak mana pun di Indonesia.

Menurut Faizasyah, sesuai amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan digarisbawahi kembali oleh Presiden Soekarno dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 1955 bahwa salah satu utang kita adalah mengenai wilayah Palestina yang masih diduduki oleh Israel.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia harus berupaya untuk memastikan Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya Indonesia dan banyak negara lain senantiasa mengupaya tercapainya solusi dua negara untuk menyelesaikan isu Palestina ini.

Faizasyah menolak berspekulasi tentang adanya kemungkinan tekanan dari Amerika agar Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Tapi dia menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dan mempertimbangkan faktor-faktor di dalam negeri.

Faizasyah juga menolak mengomentari soal diaktifkannya “calling visa” bagi Israel. Ia menyarankan VOA untuk menanyakan hal itu pada Direktorat Jendral Imigrasi.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi Covid-19 ini memusatkan perhatian untuk membuka koridor perjalanan bisnis dengan negara-negara yang penting dan memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia.

Dalam waktu ke depan pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk dibukanya kembali kunjungan wisata bagi para pelancong asing. Tetapi ia tidak merinci apakah hal itu mencakup bagi warga Israel.

Belum Perlu Jalin Hubungan dengan Israel

Dihubungi terpisah, pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar menjelaskan saat ini belum perlu bagi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena kita mendukung Palestina, sementara masalah Palestina belum selesai. Kalau Palestina sudah merdeka, sudah punya negara sendiri, nanti bisa diomongin berikutnya. Karena kalau tidak seperti itu, bisa masalah politik domestik kita. Pemerintah kalau melakukan itu pasti akan diprotes oleh rakyat," ujar Hamdan.

Hamdan mengakui pihak Israel sudah lama berusaha menjajaki terciptanya hubungan resmi dengan Indonesia dalam berbagai forum. Usaha ini kian digencarkan sejak Agustus lalu ketika empat negara Arab sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Dia menekankan segala kebijakan luar negeri, termasuk yang terkait dengan Israel, akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional. Dia memperingatkan kalau Jakarta nekad membuka hubungan diplomatik dengan Israel maka dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sejumlah Negara Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kabar adanya pembicaraan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel ini muncul saat gelombang normalisasi dengan negara itu melanda Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menambah daftar negara Muslim yang menormalisasi hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel; setelah Turki pada 1949, Mesir di 1979, dan Yordania pada 1994.

Dalam laporannya hari Minggu lalu (13/12) dengan mengutip seorang sumber diplomatik Israel, surat kabar the Jerusalem Post menyebutkan Oman dan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Oktober 2018 berkunjung secara resmi ke Oman dan diterima raja saat itu, Sultan Qabus bin Said. Kedua negara juga pernah menjalin hubungan dagang tidak resmi selama 1994-2000.

Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel juga menjalin kerjasama perdagangan dan pariwisata. Pada 1970-an hingga 1980-an, Indonesia membeli persenjataan Israel dan mengirim tentaranya untuk berlatih di negara itu. Perdana Menteri Yitzhak Rabin juga datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada 1993.

Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid juga menerima lawatan Shimon Peres, yang ketika itu menjabat Menteri Kerjasama Regional.