Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 20:03 WIB | Selasa, 15 September 2015

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Dicurigai Akal-akalan

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa, mempertanyakan tujuan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengusulkan kenaikan tunjangan anggota Dewan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, sebesar 1,7 triliun rupiah.

Dia mengaku bingung dan mencurigai usulan tersebut merupakan akal-akalan BURT DPR RI.

"Urgensinya apa? Pertimbangan BURT DPR RI apa? Kalau inflasinya baik, mau turun tidak. Kalau tidak mau turun namanya ini akal-akalan," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9)

Menurut dia, seharusnya BURT DPR RI lebih berhati-hati dalam mengkaji usulan kenaikan tunjangan anggota Dewan dalam RAPBN 2016 di tengah kondisi perekonomian bangsa yang buruk seperti saat ini. Sebab, bila berbicara kebutuhan, tidak akan ada habisnya.

"Ya tergantung mulut manusianya. Kalau pribadi (tunjangan saat ini) bisa cukup karena anak saya kecil-kecil. Kalau anaknya besar bisa enggak cukup. Bisa juga gak cukup untuk orang yang punya istri dua," ujar Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu pun menyarankan masyarakat mengkritik Dewan bila menilai kenaikkan tunjangan tersebut tidak layak. Sebab, Dewan adalah wakil rakyat yang harus bekerja untuk rakyat, bukan bersenang-senang saat rakyat kesusahan.

"Kalau menurut masyarakat tidak (pantas), kritik aja. Supaya jangan akal-akalan," ucap Desmond.

Sebelumnya, DPR RI mengusulkan anggaran sebesar 6,89 triliun rupiah untuk lembaga itu dalam RAPBN 2016. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang besarnya 5,19 triliun rupiah, usulan anggaran 2016 itu naik sebesar 1,7 triliun rupiah. Kenaikan anggaran itu terjadi antara lain karena DPR RI mengusulkan kenaikan berbagai tunjangan.

Namun demikian, usulan kenaikan anggaran itu belum disetujui pemerintah. Kementerian Keuangan lewat surat nomor S-505/ MK.02/2015 menetapkan pagu anggaran DPR 4,65 triliun rupiah.

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home