Kepala BNP2TKI: Praktik KTKLN Sudah Tidak Dipercaya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengakui ada oknum di bandara udara yang memungut biaya kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) apabila mereka tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

"Rate pasarannya (pungutan liar) macam-macam, ada Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, Rp 400 ribu, ada Rp 500 ribu," ujar Nusron kepada wartawan di Gedung Bina Graha di kompleks Istana Merdeka, Minggu (30/11).

Menurut dia, keberadaan kartu ini bermanfaat, karena "info datanya bagus", tetapi dalam praktiknya keberadaan kartu itu "sudah tidak dipercaya" oleh TKI.

"Sudah tidak dipercaya sebagai sebuah mekanisme," kata Nusron.

Sebagai alternatif penggantinya, pemerintah akan menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas mekanisme perubahan struktural penempatan dan perlindungan TKI secara menyeluruh, kata Nusron Wahid.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berjanji akan mengaudit Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan sistem untuk mencegah pelanggaran dalam proses perekrutan, penempatan sampai pemulangan TKI.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan sekitar 700.000 orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran setiap tahunnya. (bbc.co.uk)

Editor : Eben Ezer Siadari