Kepala BPS Baru Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Pangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru, Suhariyanto, memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data produksi pangan antara BPS dan Kemeneterian Pertanian maupun lembaga/kementerian lainnya.

Hal itu dipastikan Suhariyanto menjawab pertanyaan satuharapan.com,  usai pelantikan Kepala BPS di kantor Bappenas, Jakarta, hari Kamis (15/9).

“Kita harapkan begitu (tidak ada lagi perbedaan data pangan),” kata Suhariyanto.

Kepala BPS yang baru dilantik itu mengatakan akan mewujudkan satu data dan akan bekerja sama dengan semua pihak termasuk dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian dan lembaga/kementerian lainnya.

“Kita sedang menata untuk mewujudkan satu data. Karena itu kita harus gandeng seluruh pihak, bukan hanya BIG, tetapi juga Kementerian Pertanian,” kata dia.

Suhariyanto menambahkan bahwa berbicara statistik dasar, data produksi pangan sudah merupakan satu data. Hanya saja menurut dia perlu ditingkatkan kualitasnya.

“Sebetulnya kalau kita membicarakan statistik dasar itu kan sudah satu data, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengganguran dan sebagainya kan sudah satu data, sama semua kan? Iya kan? Cuma ada beberapa yang mungkin perlu kita (tingkatkan kualitasnya),” kata dia.

“Dan selama ini data produksi pangan juga satu data sebetulnya, tapi kualitasnya menurut saya ditingkatkan,” dia menambahkan.

Beragam Data

Saat meluncurkan Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (26/4) pagi, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beragamnya data di sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (K/L) meskipun obyeknya sama, seperti data tentang produksi beras.

“Beda-beda semua, bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya. Kalau datanya meragukan, Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya saya lihat berbeda lagi. Inilah kondisi yang harus diakhiri,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa hal itu harus diakhiri. Presiden meminta agar orientasinya tidak lagi, orientasi proyek, di mana kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, Kementerian ini ada proyek cari informasi.

“Tidak, stop, stop. Satu data sekarang ini yang kita pakai BPS, tapi kalau tidak bener juga hati-hati, hati-hati,” kata Jokowi.

Presiden meyakinkan, meskipun hanya bersandarkan data di BPS, ia akan melakukan cross cek, entah cara ambil sampelnya, entah cara pencarian data lapangannya.

“Tidak serius, akan ada keputusan yang lain,” tegasnya.

Editor : Eben E. Siadari