Kepala Militer HTS Suriah Akan Membubarkan Sayap Bersenjata

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Kepala militer "Hayat Tahrir al-Sham" (HTS) Suriah yang menang mengatakan pada hari Selasa (17/12) bahwa mereka akan menjadi "yang pertama" membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan angkatan bersenjata.

“Di negara mana pun, semua unit militer harus diintegrasikan ke dalam lembaga ini,” kata Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, dalam sebuah wawancara dengan AFP, seraya menambahkan bahwa “kami akan menjadi, jika Tuhan berkehendak, di antara yang pertama mengambil inisiatif (untuk membubarkan sayap bersenjata kami).”

Ia menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah akan diintegrasikan di bawah kepemimpinan baru negara itu, seraya menambahkan bahwa kelompok itu menolak federalisme dan bahwa “Suriah tidak akan dibagi.”

“Orang-orang Kurdi adalah salah satu komponen dari orang-orang Suriah... Suriah tidak akan dibagi dan tidak akan ada entitas federal,” katanya.

Pemerintahan yang didukung Amerika Serikat dan dipimpin Kurdi mengendalikan sebagian besar wilayah utara dan timur laut Suriah, dan baru-baru ini memerangi kelompok-kelompok yang didukung Turki yang telah merebut beberapa kota Kurdi.

Abu Qasra juga meminta masyarakat internasional untuk "menemukan solusi" atas serangan Israel yang berulang dan "serangan" ke wilayah Suriah. "Kami memandang serangan Israel terhadap lokasi militer dan serangan ke Suriah selatan sebagai tidak adil... kami meminta masyarakat internasional untuk menemukan solusi atas masalah ini," katanya.

Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap aset militer Suriah dalam apa yang dikatakannya sebagai upaya untuk mencegah aset-aset tersebut jatuh ke tangan musuh.

Israel juga telah mengirim pasukan ke zona penyangga yang dipatroli PBB di Dataran Tinggi Golan.

Abu Qasra juga meminta pemerintah Barat untuk mencabut sebutan "teroris" dari HTS dan pemimpinnya Abu Mohammad al-Golani, yang sekarang menggunakan nama aslinya Ahmed al-Sharaa.

"Kami meminta Amerika Serikat dan semua negara untuk mencabut sebutan ini... atas dirinya dan seluruh kelompoknya," katanya, menggambarkannya sebagai "tidak adil" dan mengatakan bahwa kelompok itu "pada akhirnya akan diintegrasikan ke dalam lembaga negara." Kelompok tersebut telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Barat termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Baru-baru ini, kelompok tersebut berupaya untuk meredam retorikanya dan meyakinkan masyarakat internasional bahwa kelompok minoritas agama dan kelompok minoritas lainnya akan dilindungi di negara tersebut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti