Kereta Cepat Tidak Peka terhadap Pemerataan Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Komisi V DPR-RI Nusyirwan Soejono menganggap rencana pemerintah untuk membangun kereta api cepat (high speed train) Jakarta – Bandung, tidak peka terhadap kebutuhan investasi yang mendesak di bidang infrastruktur pada saat ini.

"Rencana pembangunan kereta api cepat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan salah sasaran," kata Nusyirwan dari komisi yang membidangi infrastruktur di Jakarta, Kamis (13/8).

"Seharusnya, pembangunan kereta api itu sesuai dengan rencana induk (master plan) perkeretaapian di kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Bukan kemudian muncul begitu saja," kata Nusyirwan.

Nusyirwan menganggap, rencana tersebut sudah bertentangan dengan program kerja Nawacita Presiden Joko Widodo, terutama pada butir "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Menurut Nusyirwan, apabila benar disebut investasi proyek itu sebesar Rp 61 triliun (bantuan Jepang) atau Rp 71 triliun (bantuan Tiongkok), sebenarnya dapat digunakan untuk membangun fly over atau under pass perlintasan sebidang di sepanjang jalur kereta api Jakarta - Cirebon - Semarang – Surabaya, yang berjumlah ribuan.

"Kita belum membutuhkan kereta api dengan kecepatan 320 kilometer per jam. Cukup dengan kecepatan 150 kilometer per jam, dengan menghilangkan hambatan sepanjang jalur kereta api Jakarta - Cirebon - Semarang – Surabaya, sudah dapat mendorong kemajuan ekonomi secara signifikan," kata Nusyirwan.

Nusyirwan mengatakan, dengan investasi Rp 61 triliun atau Rp 71 triliun itu tentunya sudah tidak sesuai dengan prinsip dasar transportasi publik aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan angka investasi sebesar itu, paling tidak tiket yang dijual Rp 200.000 sampai Rp 500.000, tidak rasional dengan daya beli masyarakat.

Kemudian, dengan investasi sebesar itu, tentunya akan menjadi beban bagi BUMN yang akan membangun proyek tersebut pada masa yang akan datang. Generasi mendatang akan mendapat pekerjaan rumah berupa kewajiban yang tidak kecil, kata dia.

Nusyirwan mengatakan, dengan investasi sebesar itu, pemerintah dapat membangun jaringan transportasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Nusyirwan menduga, ada pihak-pihak yang sengaja menjerumuskan dan mengganggu citra presiden, melalui program-program yang tidak berpihak kepada masyarakat seperti rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung.

"Saya perkirakan untuk meningkatkan laju kereta api menjadi 150 kilometer per jam tidak membutuhkan investasi yang besar, cukup Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun, terutama dengan meniadakan simpangan sebidang disepanjang jalur Jakarta - Cirebon - Semarang - Surabaya," kata dia. (Ant)

Editor : Sotyati