Ketegangan di Laut China Selatan Meningkat, Laos Akan Pimpin ASEAN

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, dan kini sering memicu konfrontasi langsung. Pertempuran di Myanmar melawan pemerintah militer yang merebut kekuasaan tiga tahun lalu telah juga berkembang hingga sebagian besar orang mengatakan negara tersebut kini berada dalam perang saudara.

Ada harapan besar bahwa Indonesia akan mampu membuat terobosan signifikan dalam kedua isu tersebut selama kepemimpinannya pada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2023, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai negara terbesar di blok tersebut, namun hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Kini Laos, negara termiskin dan salah satu negara terkecil di blok tersebut, telah mengambil alih kursi bergilir.

Ketika para menteri luar negeri berkumpul di Luang Prabang untuk pertemuan tingkat tinggi pertama tahun ini pada akhir pekan, banyak yang pesimistis bahwa ASEAN dapat menjaga tantangan terbesarnya agar tidak memburuk dan berkembang.

“Ada begitu banyak harapan ketika Indonesia memulai masa kepresidenannya dan beberapa dari harapan tersebut gagal,” kata Shafiah Muhibat, pakar Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Indonesia. “Jadi dengan pindahnya Indonesia ke Laos, saya pikir ekspektasi terhadap apa yang sebenarnya bisa dilakukan Laos cukup rendah.”

Setelah militer menguasai Myanmar pada Februari 2021 dari pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, ASEAN, yang terdiri dari Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos, mengambil keputusan Rencana “Konsensus Lima Poin” untuk perdamaian.

Pimpinan militer di Myanmar sejauh ini mengabaikan rencana tersebut. Pada saat yang sama, krisis kemanusiaan semakin meningkat, dengan lebih dari 2,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena meningkatnya kekerasan, menurut PBB.

Indonesia, meski menggembar-gemborkan lebih dari 180 “keterlibatan” dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, tidak mampu mencapai terobosan.

Rencana ASEAN menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog antara semua pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

“ASEAN sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap Myanmar; Myanmar sama sekali tidak peduli dengan ASEAN,” kata Muhammad Faizal, dari Institute of Defense and Strategic Studies di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura. “Mereka tidak peduli dengan konsensus lima poin.”

Selama kepemimpinannya di ASEAN, Indonesia mendirikan kantor resmi utusan khusus, meningkatkan sumber daya untuk posisi tersebut, dan diplomat veteran Laos yang mengambil peran tersebut telah berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan ketua dewan militer yang berkuasa dan pejabat tinggi lainnya. Untuk memastikan kesinambungan dalam menangani Myanmar, Indonesia juga membentuk mekanisme troika yang terdiri dari ketua ASEAN sebelumnya, saat ini dan yang akan datang, saat ini Indonesia, Laos dan Malaysia.

Troika akan memberikan “kapasitas dan dukungan” untuk Laos selama masa jabatannya, yang berarti negara tersebut tidak harus melakukannya sendiri, kata Peter Haymond, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Laos dari tahun 2020 hingga 2023 yang kini bertugas di Asia- Pusat Studi Keamanan Pasifik di Hawaii.

“ASEAN hanya akan mempunyai pengaruh besar jika mampu berbicara sebagai satu kelompok… jadi troika ini dibentuk secara khusus oleh mitra-mitra ASEAN yang juga memiliki persetujuan dengan Laos,” katanya dalam podcast Radio Asia Tenggara milik Pusat Studi Strategis dan Internasional pada bulan November.

“Saya pikir Lao sedang mencari bantuan.”

Namun, kemungkinan besar Laos akan melakukan pendekatan terhadap situasi di Myanmar dari sudut pandangnya sendiri sebagai negara ASEAN pertama sejak pengambilalihan militer yang berbagi perbatasan dengan negara tersebut, kata Faizal.

“Mereka ingin mempertahankan kerja sama keamanan lintas batas dengan junta Myanmar, dan berpikir bahwa mungkin demi kepentingan mereka untuk memastikan junta tetap berkuasa di Myanmar. Padahal, kenyataannya mungkin tidak demikian,” katanya dalam wawancara telepon.

Saat ini, militer Myanmar kehilangan kekuatan akibat serangan terpadu yang dilancarkan pada bulan Oktober oleh tiga milisi kuat yang kemudian diikuti oleh beberapa milisi lainnya di seluruh negeri.

China terlihat setidaknya secara diam-diam mendukung kelompok awal, yang dikenal sebagai Aliansi Tiga Persaudaraan, yang sebagian berasal dari meningkatnya kekesalan Beijing terhadap berkembangnya perdagangan narkoba dan kriminalitas lainnya di perbatasan dengan Myanmar. Mereka juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penguasa militer di negara tersebut.

Laos yang komunis adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki hubungan paling dekat dengan Beijing, jadi akan menarik untuk melihat apakah negara tersebut mencoba mendapatkan dukungan China dalam menyelesaikan konflik Myanmar, kata Faizal.

“Sangat jelas bahwa baik junta maupun kelompok lain berusaha mendapatkan dukungan atau bantuan dari China,” kata Faizal.

Beijing bersikukuh bahwa pihaknya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, jadi tidak jelas apakah mereka akan menginginkannya atau tidakuntuk mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mengakhiri konflik di Myanmar, meskipun hal tersebut dapat diterima oleh anggota ASEAN lainnya.

Banyak negara yang terjebak dalam perselisihan maritim dengan China mengenai klaim kedaulatannya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, salah satu jalur perairan paling penting di dunia untuk pelayaran.

Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei, semuanya mempunyai klaim masing-masing atas pulau-pulau, terumbu karang, dan sumber daya bawah laut di wilayah tersebut. Indonesia juga telah menyatakan keprihatinannya atas apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran oleh Beijing terhadap zona ekonomi eksklusif di perairan tersebut.

Pada tahun 2012, China dan ASEAN menyepakati deklarasi mengenai perilaku di Laut Cina Selatan, yang berupaya untuk “meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi solusi perbedaan dan perselisihan yang damai dan tahan lama,” namun baru-baru ini hanya ada sedikit tanda niat baik.

Perselisihan wilayah yang telah berlangsung selama beberapa dekade meningkat antara Beijing dan Manila pada tahun lalu, sehingga memicu kekhawatiran bahwa perselisihan tersebut dapat berkembang menjadi konflik besar yang dapat melibatkan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu lama Filipina.

Kapal-kapal penjaga pantai China dan kapal-kapal pendampingnya menggunakan laser tingkat militer dan meriam air terhadap kapal-kapal penjaga pantai dan pemasok Filipina serta melakukan manuver berbahaya di dekat perairan dangkal yang disengketakan, sehingga mendorong Filipina untuk mengajukan sejumlah besar protes diplomatik terhadap China.

Pada bulan Desember, China berjanji untuk terus meningkatkan tekanan militernya terhadap Filipina, dan para pejabat Filipina semakin tidak puas dengan apa yang mereka lihat sebagai kurangnya dukungan dari negara-negara ASEAN lainnya.

Situasi ini sepertinya tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Laos, terutama mengingat hubungannya dengan Beijing, kata Faizal. Selama masa kepemimpinannya pada tahun 2016, Laos mampu mencapai keseimbangan antara semua pihak, menghasilkan kompromi yang kemudian dianggap membuat semua pihak sama-sama tidak bahagia.

Namun, Laos, dengan populasi 7,4 juta jiwa, semakin terikat dengan negara tetangganya di utara, kata Faizal, dengan banyaknya utang kepada bank-bank pemerintah China untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang baru.

“Mereka akan mendapat banyak tekanan dari China, karena pada dasarnya mereka bergantung pada China dalam segala hal,” katanya. “Saya yakin mereka mungkin hanya akan berusaha mempertahankan status quo – tidak berbuat lebih banyak, namun hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.” (AP)

Editor : Sabar Subekti