Ketua DKPP: Jangan Khawatir, Pelantikan Presiden 20 Oktober

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengimbau masyarakat, khususnya pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar tidak khawatir terhadap rumor yang menyebutkan akan adanya penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita upayakan bersama semoga pelantikan dan pengambilan sumpah janji terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang berjalan lancar," kata dia saat ditemui jelang mengadakan pertemuan dengan pemimpin MPR periode 2014-2019 bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka membicarakan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Kami bertemu dengan pimpinan MPR RI yang baru terpilih untuk mengucapkan selamat. Kita harapkan pimpinan MPR yang baru ini akan membawa perbaikan pada demokrasi di Indonesia," ujar Jimly.

Pada pertemuan tersebut pimpinan MPR periode 2014-2019 yang baru dilantik Rabu (8/10) hadir seluruhnya, mulai dari ketua Zulkifli Hasan serta empat wakilnya, EE Mangindaan, Mahyuddin, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang.

Menurut Jimly, DKPP dan KPU melakukan konsultasi untuk membicarakan persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpiliih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.

Hal ini, lanjut dia, menjadi bagian dari tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Zulkifli Tepat

Jimly pun menyampaikan Zulkifli Hasan adalah orang yang tepat untuk memimpin MPR, sehingga terpilihnya beliau sudah menjawab kekhawatiran masyarakat.

Apalagi, kata dia, ketika terpilih sebagai ketua MPR RI, Zulkifli langsung berjanji akan menyelenggarakan pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden sebaik mungkin.

"Ini menjadi pertanda baik bagi perkembangan demokrasi kita," kata dia.

Jimly menambahkan, pengalaman pada hasil Pemilu 2014, dimana pemerintah dikuasai satu kelompok dan parlemen dikuasai satu kelompok lainnya, akan menjadi modal pada pembahasan berikutnya agar pengelolaan negara tetap berjalan baik.

Menurut dia, dari pengalaman tahun 2014 ini, maka pada Pemilu 2019 perlu dilakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak.

"Jika pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan serentak, maka semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan capres sehingga jumlahnya lebih banyak," ucap Jimly. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja