Ketua DPR Ingatkan Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tidak Menunggu Viral

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan negara untuk hadir dengan cepat dalam menanggapi masalah masyarakat sehingga tidak perlu menunggu viral terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan.

"Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," kata Puan saat menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, hari Jumat (16/8).

Puan mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara. Apabila negara terlambat atau tidak responsif membantu, rakyat akan mengambil inisiatif sendiri dengan memviralkan di media sosial seperti yang saat ini dikenal dengan sebutan no viral, no justice.

"Lembaga kekuasaan negara harus menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara,” katanya.

Tentang Pemilu

Pidato Puan Maharani sarat dengan berbagai kritik, termasuk juga tentang pemilihan umum yang dikatakan bahwa Pemilu 2024 harus menjadi kritik dan autokritik proses demokrasi di Indonesia.

Puan menjelsakna, terlepas dari apa pun hasilnya, ia mengatakan pesta demokrasi tersebut harus dicermati kembali untuk menjadi kritik yang membangun ke depan.

“Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur, dan adil?” kata dia.

Menurut Puan, pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya berdasarkan partisipasi rakyat dalam memilih, tetapi juga harus dinilai dari kebebasan rakyat dalam memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

Ia mengatakan dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa dan rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Dengan demikian, demokrasi sejatinya adalah memberi jalan agar kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara demi memberikan hidup sejahtera bagi rakyatnya.

Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga nilai demokrasi di Indonesia.

“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Politisi Yang Negarawan

Indonesia, kata dia, membutuhkan sosok yang politisi yang memiliki sikap negarawan dalam menjalankan praktik politik kekuasaan. "Untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan."

Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politikus akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. "Visi tanpa kekuasaan akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang," katanya.

Dengan dipimpin oleh seseorang yang memiliki sikap negarawan dan berjiwa politikus, kekuasaan negara akan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. "Kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," kata Puan.

Ruang bagi Perempuan

Puan juga menyinggung tentang pembangunan yang inklusif yang harus memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Pembangunan yang inklusif adalah memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan, katanya.

"Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, pegawai negeri sipil (PNS), swasta, dan lain sebagainya, semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa keikutsertaan perempuan dalam pembangunan bukanlah sebagai bentuk afirmatif semata, melainkan sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara.

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu, dia mengajak kaum perempuan di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam membangun tanah air.

"Ayo perempuan Indonesia, tunjukkanlah bahwa kaum hawa adalah perempuan-perempuan hebat!" ucapnya.

Keselamatan Rakyat Asas Tertinggi

Pada bagian lain pidatonya, Puan Maharani menegaskan bahwa asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. "Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan Pandemi COVID-19," kata Puan.

Berbagai upaya dan kebijakan negara untuk menyelamatkan rakyat haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dia mengingatkan bahwa saat bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan rakyat dan penyelenggaraan negara.

Pandemi tersebut, memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat.

Menghadapi kondisi bencana non-alam yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa, melalui serangkaian kebijakan, dan program penanggulangan COVID-19 dan dampaknya.

"Serta, untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi," katanya.

"Kita patut memberikan apresiasi atas kerja bersama, gotong royong, seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dokter, tenaga kesehatan, satgas COVID-19, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semangat gotong royong inilah yang telah membuat kita mampu menghadapi COVID-19 hingga saat ini," katanya.

Tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, serta pulihnya perekonomian nasional, kata Puan, menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Sabar Subekti