Ketua MPR Hadiri Silatnas ICMI se-Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Ballroom Hotel Grand Cempaka, Jakarta, hari Jumat (9/12).

Acara yang dihadiri Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo Budi Santoso, Sekretaris Jenderal ICMI Mohammad Jafar Hafsah tersebut mengambil tema sentral ‘Kepemimpinan dan Penguatan Kelembagaan ICMI Untuk Kesejahteraan Rakyat’.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifki Hasan didaulat membawakan materi soal Empat Pilar MPR RI kepada ratusan peserta Silaknas. Dalam paparannya, Zulkifli membedah satu persatu Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan. 

Zulkifli berpendapat bahwa  Pancasila dan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 adalah komitmen bangsa.  Dalam Pancasila ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat berkomitmen ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu segala perbuatan dan perilaku anak bangsa harus sesuai dengan cahaya ilahi.

“Terutama pejabat publik dan kepala daerah, mereka perilakunya harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebab sebelum menjabat, mereka sudah disumpah.  Juga dalam sumpahnya mereka akan patuh pada konstitusi.  Dalam norma agama dan konstitusi tidak boleh saling menistakan antar rakyat apalagi antar agama.  Jika ada pejabat kepala daerah yang menistakan agama maka dia melanggar konstitusi dan melanggar sumpahnya dihadapan rakyat,” kata dia.

Pada sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya bangsa ini terutama para pejabat dan kepala daerah harus memanusiakan manusia.  Perlakuan terhadap rakyat tidak boleh berat sebelah semua harus adil dan memanusiakan. 

Jika ada pemimpin yang memperlakukan manusia secara tidak adil seperti melakukan pengusiran dan penggusuran secara semena-mena maka pemimpin itu tidak berpancasila dan berkhianat kepada rakyatnya.

“Tidak bisa ditawar-tawar bahwa pemimpin harus adil dalam memanusiakan rakyat. Kesejahteraan harus dirasakan rakyat secara merata,” kata dia.

Intinya, kata Zulkifli, dalam negara demokrasi Indonesia yang berpancasila harus dipahami bahwa yang berkuasa sesungguhnya adalah rakyat Indonesia.  Pejabat, baik pusat dan daerah adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat dan diberikan kewenangan sementara untuk memimpin dan menjalankan amanah rakyat yang tugasnya hanya melayani rakyat.

Berbicara soal ICMI, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap ICMI sebagai wadah cendikiawan Muslim mampu menjadi pelopor yang berani menyuarakan permasalahan-permasalahan bangsa serta umat Islam.  Contohnya, jika umat Islam gencar memperjuangkan Islam dibilang radikal, jika umat Islam membicarakan soal pemimpin Muslim dibilang rasis.

“Padahal bukan rasis tapi hak sebagai warga negara.  Jika umat Islam menginginkan pemimpin Islam itu bukan rasis tapi hak seseorang untuk memilih.  Demikian juga umat Kristen, ingin memilih pemimpin yang Kristen juga, itu adalah hak sesuai konstitusi bukan rasis.  Yang salah adalah melarang orang untuk maju menjadi pemimpin bangsa atau kepala daerah.  Sebab di era kini siapapun bisa menjadi apapun itu adalah hak.  Saya berharap ICMI berani menyuarakan hal-hal seperti itu,” kata dia. (PR)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum