Ketua Parlemen Tunisia Diselidiki atas Kasus “Aparat Rahasia”

TUNIS, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan di Tunisia telah mengeluarkan larangan bepergian terhadap 34 orang, termasuk ketua partai Ennahdha, semua yang diduga terlibat dalam dugaan layanan keamanan paralel yang dilaporkan diberlakukan setelah revolusi Tunisia tahun 2011.

Ketua partai Ennahdha, Rachid Ghannouchi, dan 33 lainnya telah menjadi sasaran dalam penyelidikan atas dugaan layanan tersebut, yang dijuluki "aparat rahasia," yang telah disalahkan oleh beberapa orang atas pembunuhan dua militan kiri yang masih belum terpecahkan pada tahun 2013.

Juru bicara pengadilan di Ariana, Fatma Bougottaya, mengklaim pada hari Jumat 927/5) malam bahwa para tersangka secara ilegal memperoleh akses ke informasi tentang lembaga negara dan diduga membagikannya dengan seseorang tanpa alasan yang sah untuk memilikinya, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Larangan perjalanan dikeluarkan atas perintah Menteri Kehakiman Leila Jaffel, kata juru bicara pengadilan kepada Radio Mosaique.

Ghannouchi, yang juga mengepalai parlemen Tunisia, yang dibekukan kemudian dibubarkan oleh Presiden Tunisia, Kais Saied, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "apa yang disebut aparat rahasia itu dibuat-buat" dan mewakili "pemalsuan fakta."

Dia mencela "operasi yang disengaja" oleh pihak berwenang "dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari masalah nyata" seperti krisis politik dan ekonomi dan masalah sosial di negara Afrika Utara itu.

Dia mengecam “tekanan berkelanjutan yang dilakukan oleh Presiden Saied” pada peradilan, yang telah dia perintahkan untuk memburu korupsi.

Ghannouchi, musuh keras presiden, telah mengecam tindakan luar biasa dan kontroversial yang diambil oleh Saied pada 25 Juli lalu sebagai “kudeta,” mengklaim tujuannya adalah untuk memulihkan kediktatoran di Tunisia.

Saied memberikankan pada dirinya sendiri kekuatan untuk membersihkan. Selain membubarkan parlemen, Saied memecat perdana menteri dan memberi kekuasaan untuk memerintah melalui dekrit, langkah-langkah yang menurut presiden diperlukan untuk “menyelamatkan negara dari bahaya yang akan segera terjadi” dan memerangi korupsi yang meluas.

Di bawah tekanan dari sekutu Tunisia, yang khawatir tentang kemunduran demokrasi di Tunisia, Saied telah menyusun peta jalan yang memperkirakan penyelenggaraan referendum pada 25 Juli tentang reformasi politik untuk mengubah konstitusi, kemudian mengadakan pemilihan parlemen pada 17 Desember. (AP)

Editor : Sabar Subekti