Kiara: Investasi Perikanan Mesti Benahi Hulu-Hilir

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan investasi perikanan yang ditanam di dalam negeri harus dapat membenahi sektor kelautan dari hulu hingga ke hilir sekaligus dapat mengangkat taraf kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

"Investasi di bidang kelautan dan perikanan harus diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berbasis sistem bisnis perikanan, yaitu terhubungnya hulu ke hilir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (29/6).

Apalagi, menurut Abdul Halim, masih banyak termasuk persoalan di desa-desa pesisir seperti tingkat kesejahteraan yang masih belum memadai bagi nelayan tradisional dan anggota keluarganya.

Dia memaparkan, problem hulu yang belum terselesaikan antara lain seperti akses permodalan dan pendampingan kepada nelayan, termasuk perlindungan jiwa bagi nelayan yang melaut.

Sedangkan problem hilir yang diabaikan, lanjutnya, adalah seperti minusnya cold storage dan sarana pengolahan hasil tangkapan ikan, serta akses pasar nelayan yang tidak difasilitasi.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan percepatan realisasi investasi lima tahun yang akan datang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia.

"Kalau itu bisa kita lakukan, realisasi investasi, seperti kita harapkan Rp 5.600 triliun sekitar 5 tahun yang akan datang, itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Sofyan, pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya akan didukung oleh pemerintah dan pengusaha swasta serta pembangunan investasi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan industri penangkapan perikanan di Indonesia tidak dikuasai asing, dan seharusnya digunakan untuk kebangkitan industri kemaritiman nasional termasuk dalam perkapalan.

"Saya ingin untuk industri tangkap itu negatif asing," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6).

Menurut Susi, bila investasi perikanan tangkap dibuka untuk asing maka yang diuntungkan adalah pihak asing.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut dinilai juga mengakibatkan turunnya jumlah rumah tangga nelayan serta hancurnya 15 perusahaan eksportir perikanan Indonesia.

Menteri Susi berpendapat bahwa dengan memasukkan industri tangkap ke dalam daftar negatif untuk investasi asing, maka itu juga bakal membantu industri nasional.

"Jadikan ini momentum kebangkitan industri dalam negeri dan industri pengolahan dalam negeri," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi merasa aneh bahwa aturan tentang investasi asing dapat terbuka untuk asing sedangkan untuk cold storage (tempat pendingin guna menyimpan hasil tangkapan) harus untuk pihak dalam negeri.

Padahal, lanjutnya, cold storage harus terbuka untuk investasi asing karena pihak Indonesia dinilai masih memerlukan teknologinya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja