KIH Mulai Kritisi Manuver PAN di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Manuver Partai Amanat Nasional (PAN) setelah resmi menyatakan dukungan kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai dikritisi partai politik dalam bendera Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Pasalnya, usai bertemu Presiden Jokowi, hari Kamis (10/9), Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Soetrisno Bachir, mengatakan setiap partai politik yang berada di jajaran pemerintahan harus siap bila jumlah kursi dalam kabinetnya berkurang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Johnny G Plate, langsung mempertanyakan tujuan PAN bergabung menjadi partai politik pendukung Pemeritnahan Jokowi-JK. Sebab, dia mengingat PAN telah berjanji membantu pemerintah keluar dari persoalan ekonomi yang ada.

"PAN mau dukung pemerintahan atau minta kursi? Ini dua hal yang berbeda," kata Johnny saat dihubungi sejumlah wartawan di Jakarta, hari Jumat (11/9).

"Kalau memang Presiden nanti merasa ada kader yang dibutuhkan, kader dari partainya (PAN), untuk lebih mengefektifkan kinerja pemerintah itu bagus," dia menambahkan.

Johnny pun mengingatkan PAN agar tidak memberikan syarat kepada Presiden Jokowi, terutama terkait kursi dalam Kabinet Kerja. Sebab, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "Presiden yang mempunyai hak absolut, hak prerogratif pergantian menteri," kata dia.

PAN Jangan Gaduh

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Daniel Johan meminta PAN tidak membuat gaduh konsolidiasi internal KIH yang sudah berjalan dengan baik. PAN seharusnya memberikan dukungan politik agar Pemerintahan Jokowi-JK berjalan lebih baik.

"Kita minta harus menjaga semangat bersama. Jangan justru keberadaan PAN membuat konsolidasi yang baik menjadi gaduh," kata dia.

Menurut Daniel, pernyataan Soetrisno Bachir yang meminta partai politik di bawah bendera KIH harus siap kehilangan kursi di Kabinet Kerja kontraproduktif dengan semangat awal pemberian dukungan kepada pemerintah.

"Dukungan politik itu seharusnya agar kabinet semakin baik. Tapi pernyataan itu kontraproduktif," ujar dia.

Lebih jauh, Daniel yakin jatah kursi menteri PKB di kabinet tak akan dikurangi Presiden Jokowi. Sebaliknya, Presiden saat ini seharusnya berpikir bagaimana caranya menambah dukungan politik yang ada agar pemerintahan semakin kuat.

Hanura Tak Siap

Pendapat tidak jauh berbeda dilontarkan Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Dadang Rusdiana. Dia mengaku tidak siap jika partainya harus kehilangan kursi menteri di Kabinet Kerja. Dia pun meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan secara objektif jika ingin melakukan perombakan kabinet.

"Tidak siap. Kita harus melihat secara objektif, Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) selama ini langkahnya sudah cukup bagus. Begitu pula Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian," kata dia.

Meski memprediksi akan adanya perombakan kabinet jilid kedua pascamasuknya PAN dalam partai pendukung Pemerintahan Jokowi, Dadang tetap optimis Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri asal Partai Hanura. Begitu pula jatah menteri lain yang berasal dari tiga parpol lain yang tergabung dalam KIH.

"Memang ada sinyalemen seperti itu, PAN akan mendapat bagian," tutur Dadang.

Editor : Bayu Probo