KIP: Simpang Siur Informasi Tolikara Bisa Picu Masalah Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Informasi Pusat mengusulkan pembentukan Tim Pengelola Informasi, terutama terkait insiden Tolikara, Papua.

Komisioner Informasi Pusat, Rumadi Ahmad dalam akun media sosialnya, Sabtu (18/7) mengingatkan bahwa simpang siur informasi tentang insiden di Tolikara dapat memicu persoalan baru. Apalagi pernyataan-pernyataan provokatif mulai muncul di sana sini.

Mas @lukmansaifuddin Saya mengusulkan pemerintah membuat tim pengelola informasi #Tolikara agar masy tdk dikendalikan info simpang siur.

— Rumadi Ahmad (@Rumadi04) July 19, 2015

Informasi simpang siur ini terkait kronologi, substansi persoalan, atau korban. “Ini salah satu aspek yang agak terlupakan oleh pemerintah terkait kasus Tolikara, yaitu pengelolaan informasi,” tulisnya.

Rumadi menyebut kesimpangsiuran informasi ini karena tidak ada lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah yang memberi informasi resmi. Tidak ada manajemen isu yang baik. Semua dibiarkan simpang siur. “Ini sangat berbahaya,” tulisnya.

Oleh karena itu, Rumadi mengusulkan pemerintah, pusat atau daerah, segera mengambil langkah untuk meluruskan berbagai desas-desus. Sebab, memberi informasi yang akurat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak hanya menjelaskan kondisinya, tentang Tolikara ini, pemerintah juga perlu menjelaskan langkah-langkah terukur yang akan diambil. Rumadi mengingatkan bahwa informasi ini penting agar masyarakat memahami duduk persoalan dan tidak membiarkan kebisingan informasi yang sulit diverifikasi.

Pejabat Pemerintah Malah Beropini

Masyarakat perlu dijelaskan langkah-langkah hukum dan non-hukum yang diambil pemerintah, untuk memastikan pemerintah bekerja efektif. Yang disayangkan Rumadi adalah para pejabat pemerintah membuat pernyataan-pernyataan yang tidak faktual.

Pernyataan ini malah makin membuat informasi makin simpang siur. “Bahkan, beberapa pejabat hanya beropini,” tulis dia. Untuk itu ia menyarankan pernyataan dan opini harus dikurangi. Pemerintah harus menjelaskan yang sebenarnya terjadi dan cara menyelesaikannya. Sebab, kalau tidak ada tim pengelola informasi terkait insiden Tolikara, masyarakat akan dikendalikan oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya.