Kisruh PSSI vs Menpora, Kapan Temukan Benang Merah?

SATUHARAPAN.COM – Kisruh persepakbolaan nasional yang dilahirkan organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berlum juga berakhir. Dua kubu bersebrangan masih bersikukuh dengan masing-masing idealismenya, mengabaikan kepentingan publik lebih luas.

Padahal, sinyal segera berakhirnya kisruh persepakbolaan nasional sudah mulai muncul usai Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hari Rabu (24/2) lalu. Saat itu, Agum menginformasikan bahwa pemerintah segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui yang dikeluarkan tanggal 17 April 2015.

Namun, hampir seminggu berlalu, sinyal tersebut tidak juga menunjukkan terangnya. Bahkan, hasil kajian Kemenpora pada SK tersebut–sebagaimana perintah Presiden Jokowi–tidak terlihat wujudnya. Menpora tidak menepati janji untuk menyerahkan hasil kajiannya pada SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015, hari Senin (29/2).

Juru Bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, rencana tersebut batal setelah Presiden Jokowi membuat pernyataan akan mengirim delegasi ke induk organisasi sepak bola dunia, FIFA, di Kementerian ESDM pada pagi harinya.

Sampai Kapan?

Langkah Kemenpora ini pun memunculkan pertanyaan di publik terkait waktu pengaktifan kembali persepakbolaan nasional. Sebab, sejauh ini, berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemenpora belum menunjukkan adanya kejelasan terkait nasib SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015, dicabut atau tidak.

Kemudian, terkait rencana pengiriman delegasi ke markasi FIFA di Kota Zurich, Swiss. Berdasarkan catatan satuharapan.com, Kemenpora mengaku masih menunggu perintah dari Presiden Jokowi. Kemenpora tidak tahu delegasi yang akan dikirimkan untuk menjelaskan persoalan sepak bola di Indonesia.

Padahal, menurut Gatot, salah satu topik yang akan disampaikan adalah terkait perkembangan sanksi yang dijatuhkan Kemenpora terhadap PSSI. Namun, pada sisi lain, Gatot mengatakan, pencabutan SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 hanya dapat dilakukan oleh Menpora sendiri.

"Kami masih menunggu dari istana untuk perwakilan ke FIFA, kami belum tahu apakah dari pejabat atau non pejabat," kata Gatot.

Masih Beda Pendapat

Pernyataan Presiden Jokowi, hari Senin (29/2), yang menyatakan akan mengirimkan delegasi untuk bertemu FIFA di Kota Zurich, Swiss, pun disinyalir lahir dari perbedaan pendapat dalam menafsirkan batasan reformasi di tubuh PSSI sebagai salah satu syarat pencabutan SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015.

Sebab, menurut hasil wawancara eksklusif BBC dengan Gatot–Juru Bicara Kemenpora–salah satu dari lima syarat pencabutan SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 adalah PSSI tidak boleh lagi bersikap eksklusif. PSSI tidak boleh menjadikan FIFA bak tameng perlindungan dengan mengabaikan fungsi pemerintah.

"Artinya, eksklusif itu sedikit-sedikit FIFA, sedikit-sedikit FIFA, padahal ketergantungan mereka pada government itu cukup tinggi," kata Gatot seperti dikutip BBC hari Senin (29/2).

Kemudian, syarat yang kedua, kata Gatot,  adalah PSSI komit melakukan pembenahan. Ketiga, melahirkan komunikasi yang lebih baik dengan FIFA. FIFA harus menjamin, jika tata kelola PSSI diperbaiki akan segera mencabut sanksi terhadap PSSI.

Ketika ditanya apakah syarat reformasi di tubuh PSSI itu juga mensyaratkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Gatot enggan menjawabnya. Berdasarkan catatan satuharapan.com, Kemenpora mengimbau PSSI mempercepat penyelenggaraan KLB PSSI, maksimal dalam tempo enam bulan ke depan.

Namun, tuntutan KLB PSSI tersebut ditolak oleh Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matalitti. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan reformasi di tubuh PSSI sejak awal. Bahkan, La Nyalla menantang pihak-pihak yang menyebut pihaknya melakukan praktik korupsi, judi sepak bola, serta memelihara mafia sepak bola di tubuh PSSI.

Editor : Bayu Probo