KKP-WWF Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan Perikanan

JAKARTA, SATUHARAPAN. COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan organisasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF), sepakat memperpanjang kerja sama pengelolaan dan pemanfataan Sumber Daya Kelautaan dan Perikanan (SDKP) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perpanjangan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan kedua belah pihak di Kantor KKP.

Penandatangan kesepakatan itu untuk memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam melakukan sinergi, sinkronisasi, serta koordinasi dalam melindungi dan menjaga keberlangsungan kekayaan laut di Indonesia, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Jumat (17/10).

Sjarief melanjutkan, kerja sama itu sejalan dengan komitmen KKP untuk mendorong ketahanan pangan (food security), kedaulatan pangan, dan keberlanjutan pangan (food sustainability) atas produk-produk perikanan, dan pemerintah membutuhkan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat seperti WWF yang memiliki visi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

Dalam nota kesepahaman tersebut terdapat lima hal yang menjadi pokok kelanjutan kerja sama. Pertama, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Kedua, optimalisasi dan efektivitas pengembangan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan perlindungan jenis hewan terancam punah dan dilindungi, kesehatan ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberikan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik dilingkup nasional maupun regional.

Keempat, melakukan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye publik mengenai konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dan kelima, penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan, terkait dengan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Sebagai gambaran, sebelumnya KKP dan WWF telah melakukan kerja sama pada periode 2010 sampai 2014. Selama periode kesepakatan bersama itu, KKP bersama WWF telah melakukan berbagai capaian positif yang tercakup dalam lima ruang lingkup kerja sama. Contohnya, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dalam ruang lingkup menciptakan dan mengembangkan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sementara 80 persen produk perikanan yang dihasilkan di dunia berasal dari negara-negara sedang berkembang. Tren ekspor pun mulai bergeser dari komoditas bahan baku ke produk olahan dengan nilai ekonomis tinggi seperti tuna, kakap, dan udang. Sedangkan, jika merujuk pada data economic size sektor perikanan pada tahun 2014, aktivitas ekonomi sektor kelautan mencapai Rp 337 triliun. Padahal 10 tahun lalu, nilai aktivitas ekonomi perikanan masih di bawah Rp 50 triliun dengan kenaikan rata-rata Rp 4,4 hingga 7,4 triliun per tahun.

KKP Menandatangani Dokumen Arrangement Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Sebagai langkah nyata dalam mendukung rencana pengembangan climate-smart spatial di ketiga negara anggota Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Kerja sama ini dikukuhkan dengan ditandatanganinya dokumen Implementation Agreement.

Fokus kerja sama kedua pihak adalah kawasan konservasi perairan, jejaring kawasan konservasi, perikanan berkelanjutan, peningkatan mata pencaharian serta perlindungan terhadap spesies-spesies yang terancam punah, dan bermigrasi. Terkait hal itu, KKP telah menyiapkan rencana aksi pengembangan climate-smart spatial, yakni mengembangkan jaringan kawasan lindung untuk melindungi penyu laut dan habitatnya di SSME dengan berfokus pada konektivitas dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (EAFM) di wilayah laut SSME.

Laut Sulu-Sulawesi (Sulu Celebes Sea/SCS) merupakan satu dari 200 ekoregion paling kritis di dunia, tetapi menjanjikan kesejahteraan bagi kawasan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Ekosistem laut yang cukup besar itu berada di teritori yuridiksi Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Seperti diketahui, Indonesia telah diakui dunia internasional sebagai negara terdepan dalam penerapan program pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Hal itu didasari oleh pengelolaan perikanan yang efektif dan bertanggung jawab, menaungi tiga unsur utama, yakni ekosistem, sosial ekonomi, dan sistem pengelolaan perikanan. Implementasi EAFM di Indonesia juga menggunakan indikator-indikator sebagai alat pengawasan dan evaluasi sejauh mana pengelolaan perikanan sudah menerapkan prinsip–prinsip pengelolaan berbasis ekosistem. (kkp.go.id)

Editor : Sotyati