Loading...
INDONESIA
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 13:42 WIB | Senin, 03 November 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Umumkan Nama Menteri Tinta Merah

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yudi Latif, Benny Susetyo, Ray Rangkuti mendatangi gedung KPK membahas perihal nama-nama calon menteri yang beberapa waktu lalu diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. (Foto: Diah A.R)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah oleh KPK.

“Kami mendesak KPK untuk mengumumkan nama-nama calon menteri yang terindikasi tidak bersih, yaitu mereka yang mendapatkan coretan merah dan kuning dengan disertai alasan dan kasus-kasus korupsinya, karena cepat atau lambat mereka akan berurusan dengan KPK,” kata Yudi Latif, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Yudi juga mengimbau KPK untuk segera memeriksa orang-orang yang terindikasi tidak bersih namun tetap diangkat menjadi menteri, memeriksa pejabat publik di lembaga legislatif yang terindikasi tidak bersih dan pro aktif dalam melakukan penelusuran para pejabat publik eselon satu dan dua termasuk seluruh direksi BUMN.

Menurutnya, desakan ini dilakukan karena munculnya berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat dan media mengenai para calon menteri yang mendapatkan catatan merah dan kuning oleh KPK.

“Apalagi ada nama-nama calon menteri yang sudah beredar di kalangan masyarakat melalui berbagai media. Tentu saja ini merugikan nama baik orang-orang yang namanya disebut-sebut sebagai calon menteri dan orang-orang yang diduga mendapat coretan merah dan kuning oleh KPK.”

Benny Susetyo yang juga masuk di dalam koalisi tersebut mengatakan bahwa desakan ini tidak hanya dilakukan untuk menteri saja tapi juga pada lembaga legislatif.

“Persoalan serupa terjadi pada lembaga legislatif, di mana masyarakat juga menduga adanya indikasi korupsi pada pejabat di lembaga legislatif,” kata dia.

“Kami mendukung agenda antikorupsi Presiden tahun 2014-2019 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. Kami juga mengajak segenap komponen bangsa untuk mendukung kerja KPK dalam memberantas korupsi, mewujudkan pemerintahan bersih dan mendorong terwujudnya keberadaban publik dalam perpolitikan Indonesia.”

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home