Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Konflik TNI dan Polri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Masyarakat Sipil minta segera hentikan konflik yang dilakukan oleh aparat negara dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Aparat negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat serta melindungi dinilai menjadi ancaman. Pimpinan TNI maupun Polri gagal dalam menyelesaikan persoalan bentrokan yang dilakukan oleh aparat negara mengingat jumlahnya terus meningkat dalam satu tahun terakhir.

Peristiwa bentrokan TNI dan Polri tidak hanya merugikan bagi kedua institusi namun juga menciptakan ancaman atas rasa aman di masyarakat. Hal itu telah dimandatkan dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Polri dengan tugas-tugasnya.

Dalam kesempatannya Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan bentrokan TNI dan Polri harus segera dihentikan. Melihat peristiwa yang terjadi di Batam korban yang tewas tidak hanya dari prajurit TNI namun juga satu warga sipil juga terluka terkena tembakan.

Sementara Bambang Widodo Umar dari pegiat pendidikan mengatakan ada latar belakang yang menyebabkan bentrokan antara TNI dan Polri terus terjadi. Melihat kondisi tersebut TNI dan Polri diminta untuk terbuka apa yang terjadi sebenarnya, tidak hanya mengadakan acara senam bersama, joget bersama kemudian masalah itu selesai, ujarnya.

Kondisi yang tidak memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil merekomendasikan untuk segera dilakukan investigasi secara independen untuk merumuskan secara berkesinambungan untuk menciptakan regulasi atau kebijakan terkait model penyelesaian yang melibatkan kedua instansi.

Menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan diantaranya mengenai amandemen Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peninjauan ulang terhadap Komando Teritorial (Kodam – Koramil).

Dan terakhir menghilangkan segala bentuk bisnis-bisnis ilegal yang melibatkan anggota kepolisian serta TNI dengan adanya peningkatan kesejahteraan dari kedua institusi melalui mekanisme pembiayaan negara yang terukur dan transparan serta akuntabel.

Editor : Bayu Probo