Koalisi Masyarakat Sipil Usul Kabinet Jokowi Prioritas 8 Hal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta delapan prioritas untuk Kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal tersebut disampaikan oleh 14 organisasi kemasyarakatan yang dimediasikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Soidaritas Perempuan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan lembaga organisasi lainnya di kantor Walhi Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (2/9).

Dalam kesempatannya Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan sikapnya untuk presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meminta akuntabilitas tim transisi secara normatif dan meminta agar postur dan syarat menteri pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, bersih dari dugaan tindak pidana dan berintegritas.

Melihat kondisi tersebut nama-nama yang diajukan dan ditunjuk perlu diuji secara terbuka dengan dasar pertimbangan secara defenitif. Delapan program prioritas untuk kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla berorientasi terhadap reforma agraria yang perlu segera dirumuskan dalam sebuah badan penyelesaian konflik agraria untuk menangani problem struktural agraria. Yaitu, pertama, soal ketimpangan penguasaan struktur dan distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Tap MPR No.X/2001 dengan memastikan prinsip sensitif dan responsif gender.

Kedua, mengenai perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup akibat bencana ekologis yang massif di Indonesia. Dalam hal ini Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta kepada pemerintahan Jokowi – JK untuk segera memperkuat institusi negara lingkungan hidup yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum serta memperkuat implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peraturan pemerintah (PP) yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Selanjutnya meminta untuk pemerintahan Jokowi – JK segera melakukan reformasi legislasi untuk membenahi berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan. Langkah awal yang bisa dapat dilakukan adalah dengan menyusun usulan program legislasi nasional.

Keempat mengenai upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelanggaran hak azasi manusia (HAM), kejahatan lingkungan dan lain sebagainya. Hal tersebut harus dipastikan dengan adanya proses hukum dan efek jera bagi koruptor dan pelanggar HAM, serta adanya upaya pemulihan yang efektif.

Kelima meningkatkan pelayanan publik terutama pada sektor kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, perumahan, dan transportasi massal yang harus dibuka seluas-luasnya. Selanjutnya tentang harus adanya partisipasi dari masyarakat terutama perempuan yang menjamin partisipasi penuh kaum perempuan dalam pengambilan keputusan.

Ketujuh tentang sektor maritim seperti yang menjadi tekad Joko Widodo mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan terakhir tentang masalah pangan yaitu dengan mendorong menutup impor pangan dan menghentikan konversi lahan pangan termasuk reklamasi pantai. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi serta mengutamakan petani dan nelayan dalam pengembangan dan penguasaan benih dan benur.

Kedelapan catatan yang disampaikan dalam pernyataan sikap Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil tersebut bisa sebagai ukuran keberhasilan dalam pemerintahan Jokowi – JK kelak.

Editor : Bayu Probo