Koalisi Politik “Lucu-lucuan”

SATUHARAPAN.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) secara tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan Pemerintah Jokowi. Apa buktinya keputusan itu tiba-tiba?

Pertama, karena Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkesan tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bergabungnya PAN ke Pemerintah dan kaitannya dengan keterlibatan mereka selama ini di Koalisi Merah putih (KMP). Logikanya, kalau PAN bergabung dengan Pemerintah, yang didukung oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bukankah dengan sendirinya PAN juga ikut bergabung dengan KIH? Namun Zulkifli Hasan berkelit menjawabnya: “PAN bergabung dengan Pemerintah. Tapi saya tidak pernah menyatakan PAN bergabung dengan KIH.”

Kedua, kalau sebelumnya PAN berada dalam KMP yang disebut-sebut sebagai koalisi permanen, bukankah sejak menyatakan diri bergabung dengan Pemerintah Jokowi logikanya PAN telah keluar dari KMP? Namun, lagi-lagi Zulkifli Hasan berkelit: “PAN bergabung dengan Pemerintah. Tapi saya tidak pernah menyatakan PAN keluar dari KMP.”

Begitulah, jadi kalau dibaca dari sisi Zulkifli Hasan, PAN sekarang berada di kubu Pemerintah Jokowi tapi tidak bergabung dengan KIH dan tidak keluar dari KMP. Jadi, bisakah koalisi politik yang dideklarasikan pada 14 Juli lalu di Tugu Proklamasi, Jakarta, itu disebut permanen? Bisa, kalau rujukan “kebenaran” kita adalah keterangan Zulkifli. Toh memang tak ada kontrak politik yang mengikat di antara Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP, PKS, Partai Demokrat, dan PBB yang berhimpun di KMP itu. Artinya, kalau kelak ternyata salah satu atau beberapa partai tersebut menyatakan diri keluar dari koalisi, siapa yang berhak melarang sekaligus memberikan sanksi bagi salah satu atau beberapa partai yang mbalelo itu?

Ketiga, politisi PKS Jazuli Juwaini mengaku kaget dengan keputusan PAN itu. Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, ada dua pasang calon presiden yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung oleh KIH berhadapan dengan Prabowo-Hatta Rajasa yang diusung oleh KMP. “Selaku calon wapres, Hatta Rajasa saat itu Ketua Umum PAN dan melalui putusan Rakernasnya bergabung dengan KMP,” ungkap Jazuli. KMP dan KIH lanjutnya, bukan untuk menang-menangan atau kalah-kalahan, tapi agar setelah Pilpres dapat melakukan check and balances, tidak menghambat pemerintah apalagi menjatuhkan pemerintah. “Selama itu berpihak rakyat dan tidak untuk kepentingan kelompok, KMP konsisten mendukung,” tegasnya.

Akan lebih baik dan bagus, menurut Jazuli, jika semua kepentingan berada di jalur mengokohkan kepentingan bangsa. “Tidak membuat manuver untuk kepentingan jabatan,” imbuhnya. Menyikapi alasan PAN bergabung dengan pemerintah untuk membangun stabiltas ekonomi, Jazuli kembali menyindir. “Itu bukan jaminan. Untuk membangun stabilitas ekonomi, pemerintah harus ambil terobosan dan para menteri tidak saling serang. Tidak ada kaitannya dengan PAN,” ujarnya. Lagi pula, menurut Jazuli, KMP tidak pernah mengganggu pemerintah. Bahkan KMP utuh mendukung pemerintah terhadap program yang pro rakyat.

Bercermin dari fenomena ini, kita makin diyakinkan bahwa adagium “tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, karena yang abadi adalah kepentingan itu sendiri” yang dicetuskan filsuf politik terkemuka Lord Palmerstone benar adanya. Artinya, makin mudahlah kita meragukan keutuhan, soliditas, dan abadinya sebuah koalisi politik. Itulah politik yang selalu dinamis. Itu sebabnya dalam politik nyaris tidak ada satu pun hal yang ideal, karena hampir semuanya serba-praktis.  

Kemarin menjadi oposisi, sekarang bereposisi, agar dapat posisi, bukankah itu merupakan sikap yang lazim dalam politik? Kemarin selalu mengkritisi, sekarang terus mendukung, tidakkah itu sangat biasa dalam politik? Di ranah politik praktis yang berorientasi kekuasaan, nilai utama politik memang pragmatisme. Bukan kebaikan yang menjadi keutamaan dalam politik, melainkan manfaat. Manfaat itu sendiri terutama dicari dan dikejar untuk diri sendiri, baru kemudian untuk kelompok sendiri, dan akhirnya untuk satuan sosial yang lebih luas lagi seperti rakyat.

Begitulah, maka sebenarnya sudah sejak awal sulit diterima jika KMP diklaim sebagai koalisi politik permanen. Sebab koalisi bukanlah persahabatan ataupun sejenis hubungan sosial yang minus orientasi laba. Sebaliknya koalisi adalah pertemuan antarkekuatan politik yang saling mencari keuntungan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang diemban setiap kekuatan politik itu. Maka, selama kepentingan antarkekuatan politik itu sama atau dapat dipertemukan, hubungan pun dapat terus berjalan. Tapi jika tidak, perlahan tapi pasti hubungan mereka akan retak atau malah rusak. Dengan begitu, koalisi politik mana pun selalu rapuh. Ia mudah retak dan bahkan rusak kapan saja, bergantung pada ada atau tiadanya kepentingan yang mempertemukan kekuatan-kekuatan politik yang berhimpun di dalamnya.

Kalau Palmerstone terkenal karena adagium politiknya, sekarang mari kita cermati definisi tentang politik dari ilmuwan terkemuka, Harold Lasswell. Politik, kata dia, adalah “who gets what, when and how” (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana). Jadi, merujuk Lasswell, bukan mengurus rakyat atau mengabdi bangsa demi memajukan negara yang paling penting, melainkan saya sendiri, baru kemudian kelompok saya. Artinya, melalui dan di dalam politik, saya sesungguhnya selalu berupaya untuk mendapatkan atau mewujudkan hal-hal yang menjadi kepentingan saya. Sesudah kepentingan saya, baru kemudian kepentingan kelompok saya. 

Atas dasar itu maka dalam politik nyaris tidak ada altruisme, yang idealnya dihayati oleh setiap aktor politik yang berpolitik karena panggilan. Dengan altruisme berarti rakyatlah yang menjadi keutamaan dalam kerja-kerja politik. Para politisi rela berkorban demi rakyat. Begitulah jika berpolitik merupakan wahana untuk berkarya, bukan untuk bekerja, demikian menurut filsuf politik Hannah Arendt. Sebaliknya jika politik untuk bekerja, yang dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Akibatnya politik menjadi sesuatu yang sangat kalkulatif, yang sarat hitung-hitungan cost and profit.

Kembali pada PAN, bolehlah kita bertanya begini: apakah Zulkifli Hasan berharap akan dapat laba dengan bergabung ke Pemerintah Jokowi? Kepada pihak media, ia membantah kabar yang menyebut bakal ada tiga kader partainya, salah satunya Taufik Kurniawan (saat ini Wakil Ketua DPR), yang akan masuk dalam Kabinet Kerja pimpinan Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid dua nanti. “Ah tidak benar. Itu cuma gosip,” ujarnya usai Dialog Kebangsaan “Menatap Masa Depan Indonesia” di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, 3 September lalu.

Zulkifli sangat mungkin benar bahwa kader PAN tidak akan masuk ke Kabinet Kerja, tapi dengan catatan: jika reshuffle jilid dua itu tak pernah terjadi. Namun jika dalam waktu dekat akan ada lagi perombakan anggota kabinet, silakan lihat dan buktikan sendiri nanti. Maka dapat diprediksi jika kelak PAN semakin meninggalkan KMP. Tapi tak ada masalah dengan itu. Sebab, seperti dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J. Mahesa, tidak ada koalisi politik yang permanen. “KMP itu kan cuma lucu-lucuan saja. Kalau hari ini pemenang pemilu merayu PAN, tidak masalah,” kata dia.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.