Koalisi Responsi Bank Diskusikan RUU Perbankan 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Organisasi Koalisi Masyarakat Sipil yang menaruh perhatian kepada industri perbankan, Responsi Bank, mendorong perbankan agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan 2015 menggantikan UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

Menurut catatan koalisi masyarakat sipil, industri perbankan merupakan aktor signifikan bagi pembangunan. Sebagai perantara ekonomi, bank mendanai banyak perusahaan, proyek dan aktivitas ekonomi lainnya yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, bank dinilai memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memastikan bahwa prinsip people, planet, dan profit terakomodasi melalui core business.

Hal tersebut dibincangkan dalam diskusi publik mengenai “Usulan Masyarakat Sipil untuk Penyusunan RUU Perbankan 2015” di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (6/5).

Acara ini diselenggarakan oleh Responsi Bank, yang terdiri atas Prakarsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), International Forum on Indonesian Development (INFID), Publish What You Pay (PWYP), Walhi (Wahana Ligkungan Hidup), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Tranformasi untuj Keadilan (TuK).

Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Sudaryatmo, Direktur YLKI, dan Edi Setijawan, Deputi Direktur Deparyemen Riset dan Regulasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, hadir pula pengamat ekonomi dan politik, Yanuar Rizki, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menghimpun berbagai poin penting yang akan menjadi catatan dari masyarakat bagi para legislator dalam menyusun RUU Perbankan yang baru pada 2015 ini sehingga dapat menghasilkan perbankan Indonesia yang bertanggung jawab, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial dan lingkungan hidup.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja