Komisi Anti-Korupsi Thailand akan Selidiki PM Yingluck

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM – Sebuah penyelidikan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra diluncurkan otoritas antikorupsi Thailand pada Kamis(16/1) dalam sebuah kemunduran baru pemerintahannya setelah diguncang demo besar dari kubu oposisi selama beberapa pekan.

Penyelidikan tersebut akan menyelidiki dugaan kelalaian yang dilakukan Yoingluck berkaitan dengan skema subsidi petani padi, tutur Komisi Anti-Korupsi Nasional (The National Anti-Corruption Commission/NACC).

Mantan menteri perdagangan termasuk 15 orang lainnya yang akan didakwa dalam kaitan dengan program beras, Vicha Mahakun, ujar juru komisi itu dalam konferensi pers.

Lawan-lawan Yingluck, yang menduduki persimpangan penting di ibu kota sejak Senin sebagai bagian dari upaya untuk melengserkan pemerintahannya dan menggatinya denga “dewan rakyat”, mengkritik skema tersebut.

Para pengkritik mengatakan program beras tersebut hanya mendongkrak popularitas partai Yingluck di wilayah utara, namun menyebabkan penumpukan beras yang tidak terjual di negara itu.

Para pakar mengatakan sejumlah gugatan hukum yang membelit Yingluck bisa berpotensi menjatuhkan pemerintahannya.

NACC kemungkinan bisa memecat puluhan anggota parlemen dalam kaitan dengan upaya untuk membuat majelis tinggi sepenuhnya terpilih. 

Jika terbukti bersalah mereka bisa dilarang terlibat aktivitas politik selama lima tahun, momen yang dapat menghambat peluang Yingluck untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu pada Februari. (AFP)