Komisi HAM ASEAN Dinilai Kurang Maksimal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga Hak azasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam The Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia) meminta Komisi Hak Azasi Manusia ASEAN, Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR) membenahi dan mempercepat mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.

Organisasi HAM dari berbagai negara di Asia yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Peoples Empowerment Foundation (PEF) dari Thailand, dan SUARAM dari Malaysia mensuarakan tentang hasil kegiatan melalui laporan yang dijalankan oleh AIHCR ditahun 2013.

Laporan setebal 108 halaman tersebut diberi judul Four Years On And Still Treading Water memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan untuk Komisi HAM ASEAN.

Selama ini organisasi HAM ASEAN dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Haris Azhar Koordinator KontraS, AIHCR gagal untuk membangun mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di wilayah ASEAN.

Berdasarkan kerangka acuan AIHCR, tujuan dibentuknya organisasi HAM ASEAN adalah untuk memajukan dan melindungi HAM, dan juga membangun strategi-strategi untuk pemajuan perlindungan HAM dan kebebasan mendasar untuk melengkapi pembangunan komunitas ASEAN.

Hal serupa juga disampaikan oleh Warunyakorn Fakthong perwakilan dari Thailand yang mempertanyakan keberadaan komisi HAM ASEAN secara formal. Karena menurutnya selama ini dia telah melaporkan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya namun tidak pernah mendapat respons.

Fakthong menambahkan bahwa proses pembangunan kelembagaan mekanisme HAM ASEAN berjalan lambat dan bertahap, tetapi sebagai sebuah badan HAM untuk kawasan ASEAN tidak bisa berharap bahwa korban pelanggaran HAM harus bisa bersabar dan menunggu hasil dari pembangunan kelembagaan tersebut.

Forum Asia merupakan wadah konsultasi mengenai HAM yang diikuti oleh 47 organisasi HAM yang tersebar di 16 negara di Asia. Wadah ini merupakan bagian dari upaya bagi masyarakat sipil untuk mendiskusikan situasi HAM di wilayah ASEAN dan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dengan mekanisme HAM ASEAN. Konsultasi mengenai HAM untuk pertama kalinya ini diadakan pada tahun 2007 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja