Komisi I Nilai Jalur Laut Berbatasan Filipina Belum Tertata

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), TB Hasanuddin, menilai jalur perdagangan melalui perairan laut yang berbatasan dengan Filipina masih belum tertata.

Menurut Hasanuddin patroli bersama harus dilakukan kedua negara, Filipina dan Indonesia, agar kondisi aman dapat terwujud.

“Lebih baik lagi pihak Indonesia melakukan lobi ke Filipina agar ada patroli bersama,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (27/6).

Politisi F-PDI P itu juga menyarankan agar ada penjagaan ketat dalam perdagangan melalui jalur laut yang berbatasan dengan Filipina. Dia mendasari pernyataannya pada tahun 2016 ini banyak awak kapal yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan.

“Harus bikin koridor yang dikawal TNI AL, setiap barang yang dibawa, sehingga terjamin keamanannya. Setelah itu dikawal lagi oleh AL Filipina. Atau perairan lain sebelah barat, Malaysia, sama dikawal juga,” kata dia.

Sebelumnya, terjadi penyanderaan tujuh anak buah kapal WNI oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan, yang terjadi pada hari Senin (20/6). Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152.

Dua peristiwa penyanderaan juga terjadi pada awal Mei 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebanyak 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf.

Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok Abu Sayyaf, dan kemudian dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.

Editor : Sotyati