Komisi II DPR Target Loloskan 25 Daerah Otonomi Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi II DPR RI menargetkan akan menuntaskan pembahasan 25 Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2015 ini, menyusul pencabutan moratorium pemekaran wilayah dalam penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015 DPR pekan lalu.

"Usulan 25 DOB itu internal Komisi II ketika rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi menghitung kapasitasnya kemudian mendukung Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas sebuah UU. Jadi satu tahun ini masih bisa kita serap 25 DOB," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Menurut dia pertimbangan pembahasan DOB kembali dilakukan setelah melihat banyak sekali kebutuhan daerah untuk dimekarkan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal di daerah tersebut. Selain itu, Lukman berpandangan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk dilayani pemerintah lebih cepat.

Terlebih lagi, kata politisi PKB itu, pemekeran wilayah dibutuhkan untuk meminimalisir tingkat penyalahgunaan anggaran atau kasus korupsi. Dia mencontohkan terdapat wilayah mengelola anggaran terlalu besar seperti di wilayah Riau

"Di Provinsi Riau itu hampir Rp 3 triliun setiap kabupaten, itu terlalu besar kapasitas fiskalnya untuk setiap kabupaten, maka Gubernur dan Bupati masuk bui kena kasus korupsi," ujar Lukman.

"Ini cara pendekatan blusukan Pak Jokowi sangat menginspirasi bagi bangsa kita sekarang, artinya mendekatkan diri dengan rakyat," dia menambahkan.

Jumlah Tidak Dibatasi

Selanjutnya Lukman menjelaskanterkait dengan posisi DOB disepakti masuk dalam Program Legislasi Nasional secara komulatif, artinya tidak ada pembatasan sehingga terbuka berapapun jumlahnya. Untuk itu, kata dia, masyarakat dipersilahkan mengajukan pendaftaran sesuai prosedur berdasarkan peraturan pemerintah mengirimkan DOB kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Komisi II DPR.

Politisi PKB itu mengungkapkan, sementara ini pihaknya telah menerima pengajuan DOB dari beberapa wilayah seperti Gorontalo, Kalimantan Tengah (tiga wilayah), Riau (dua wilayah).

"Kebetulan mereka sudah masuk daftar 87 DOB yang terhenti pembahasannya pada periode sebelumnya," tutur dia.

Editor : Bayu Probo