Komisi IX Akan Bahas RUU PMI dengan Jusuf Kalla

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi IX DPR RI dijadwalkan akan mengadakan rapat pembahasan RUU PMI bersama Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, hari Rabu (8/2) ini di ruang rapat komisi IX.

“Beliau (Jusuf Kalla) hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PMI. Kita sangat mengapresiasi kehadiran beliau. Harapan kita, UU ini segera disahkan. Apalagi RUU ini adalah inisiatif dari Pemerintah. Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah sudah ada. Tinggal mencari titik temu saja,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam pesan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, hari Rabu (8/2).

Selain itu, Komisi IX akan memanggil pihak terkait dalam hal ini PMI, untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Palang Merah.

Menurut Saleh, RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas di DPR pada periode sebelumnya. Namun karena waktu yang tidak cukup, pembahasannya terhenti. RUU ini kembali dibahas setelah Pemerintah mengambil inisiatif untuk memasukkannya dalam Prolegnas.

“Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum tentang Palang Merah. Dari 169 negara yang menandatangani Konvensi Geneva, hanya dua negara lagi yang belum memiliki UU kepalangmerahaan yaitu Indonesia dan Laos. Karena itu, RUU ini sangat penting mengingat negara kita sering menghadapi bencana alam,” kata dia.

Menurut catatan rapat yang ada, ada dua isu utama terkait RUU ini. Pertama, pembentukan organisasi yang dapat melakukan kerja sama kemanusiaan dengan dunia internasional. Kedua, lambang yang akan digunakan oleh PMI. Ada dua tawaran yang sempat diperbincangkan, pertama lambang palang merah dan bulan sabit merah.

“Kedua lambang itu sebetulnya sama-sama diakui dunia Internasional. Tinggal kita memilih mana yang paling baik saja,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum