Komisi Kejaksaan RI Benarkan KPK OTT Jaksa Kejati Jabar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Barita Simanjuntak, Komisi Kejaksaan RI, mengatakan “Benar telah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) tadi pagi pada pukul 07.00 WIB terhadap oknum jaksa di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan,” dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, hari Senin (11/4).

Kedatangan Barita ke Gedung KPK selain memberikan kepastian mengenai kabar yang telah beredar mengenai OTT terhadap oknum jaksa, juga untuk menemui pemimpin KPK.

“Jadi selain kami memastikan bahwa info OTT tersebut benar, kami ke sini juga untuk menemui pemimpin KPK. Kami Komisi Kejaksaan RI melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPK dalam rangka menangani dan memberantas korupsi,” katanya.

Ketika ditanya awak media siapa oknum jaksa yang terkena OTT, Barita mengatakan telah ada satu orang yang sedang dilakukan pemeriksaan berinisial D.

“Ya dia seorang jaksa fungsional di Kejati Jabar dan satu orang lagi yang berinisial F sedang ditunggu kedatangannya karena sudah pindah tugas ke Jawa Tengah,” ujar Barita.

Saat disinggung mengenai perkara apa yang terjadi, dikatakan oleh Barita, “Perkara berkaitan dengan perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kasusnya berkaitan dengan Subang,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai teknis penanganan, Barita mengatakan teknis penanganannya sudah ditangani KPK sehingga segala perkembangannya dapat dikonfirmasi kepada KPK.

Mengenai ada tidaknya keterlibatan kasus ini dengan kepala daerah, Barita hanya memastikan dari oknum jaksa. “Jika ada korupsi di kejaksaan maka yang ditangani kejaksaan hanya sikap dan perilaku jaksa. Kita hanya klarifikasi tentang jaksanya saja yah, jadi kita tidak lihat yang lain,” katanya.

“Komisi Kejaksaan RI memastikan agar dapat melakukan pengawasan internal bersama KPK agar masyarakat mengetahui ada jaksa-jaksa yang nakal,” kata Barita.

Barita menegaskan bahwa tidak akan ada lagi tempat bagi jaksa-jaksa yang terlibat kasus korupsi. Hal itu agar ke depannya kejaksaan terus dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang transparan.

Editor : Bayu Probo