Komisi XI DPR Maklum OJK Batalkan Pertemuan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi XI DPR untuk kesekian kalinya batal menyelenggarakan rapat dengan mitra kerjanya. Hari ini komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank  itu tidak jadi bertemu dengan Otoritas Jasa keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menyatakan OJK meminta pengunduran jadwal karena belum siap menyajikan materi yang sesuai permintaan Komisi XI DPR, terkait lalu lintas devisa dan kondisi perbankan yang cukup memperhatikan.

“Saya tadi sudah bicara via telpon dengan Muliaman D Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK), beliau minta diundur jadi Senin (24/11). Alasannya, banyak poin masalah yang kami minta jelaskan, dan hal itu buat mereka minta diundur,” ujar Fadel Muhammad dalam jumpa pers di Ruang Pemimpin Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Ini bukan kejadian pengunduran pertama yang dialami Komisi XI DPR, karena pada Jumat (14/11) Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo juga mengundurkan jadwal rapat kerja dengan Komisi XI dengan alasan yang sama, yakni belum siap secara internal. Komisi XI meminta BI menjelaskan perihal data cadangan perbankan, penjelasan tentang perubahan-perubahan Undang-Undang (UU) Perbankan yang ditengarai terlalu liberal. “Kita juga minta outlook 2015,” ujar Fadel.

Kementerian Keuangan juga masuk daftar mitra kerja yang batal menyelenggarakan pertemuan dengan Komisi XI DPR. Saat itu Komisi XI DPR telah menjadwalkan pertemuan pada Rabu (12/11), namun Kemenkeu minta diundur karena belum menyiapkan bahan. “Mereka sedang menyiapkan hal yang menjadi pertanyaan, seperti Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, mulai dari kesiapan hingga cantolan anggarannya jangan keluarkan tanpa dasar yang jelas,” kata dia.

“Kita pertanyakan juga masalah BBM, kita minta kejelasan dana bantalannya agar orang miskin tidak semakin miskin,” Fadel menambahkan.

Namun Fadel menepis bahwa penolakan rapat dengan sejumlah mitra kerja sebagai unsur kesengajaan. Ia memaklumi ketidaksiapan pemerintah yang baru dilantik dan masih membenahi urusan internal.

Hal senada diungkap oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan. Ia mengungkapkan akan memanggil semua mitra kerja untuk mendengar pekerjaan yang telah dilakukan. “Kita juga mau tahu konsep mereka, dan memastikan konsep itu berpihak dan menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.

Marwan menghimbau agar mitra kerja Komisi XI DPR menyiapkan dengan matang materi yang diminta tanpa perlu terburu-buru. Ia pun memaklumi akan permintaan penundaan yang diminta lembaga-lembaga mitra kerja Komisi XI DPR itu.

Editor : Eben Ezer Siadari