Komite Pengawasan Proyek LRT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodetabek, pada 2 September 2015.

Dalam Perpres tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diinstruksikan untuk membentuk komite pengawas yang berkualifikasi internasional, yang pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung.

Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, komite ini nantinya bertugas mengawasi jalannya proyek LRT sesuai apa yang direncanakan atau tidak.

"Mengawasi apakah pembangunan prasarana disesuaikan dengan rencana, lalu pengoperasian sarana dan prasarananya. Itu saja," kata Menteri Perhubungan di TMII, Rabu, (9/9).

Menhub menjelaskan, komite pengawas itu akan dipimpin Menteri Perhubungan, karena ini adalah proyek Kementerian Perhubungan. Anggota lainnya terdiri atas Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, untuk tender operasionalnya akan dilakukan setelah konstruksi pembangunan sarana dan prasarana LRT dilakukan. Namun, dia belum mengetahui kapan tender untuk operasional LRT dilakukan.

"Kalau sudah mulai konstruksinya, kita akan mulai tender proyek operasionalnya," katanya.

Presiden meminta agar proyek Kereta Api Ringan terintegrasi dengan moda transportasi lain di Jakarta, mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), bus Transjakarta (busway), dan kereta bandara.

Sebab menurut Presiden, hal itu penting untuk memudahkan masyarakat menempuh tujuan yang diinginkan. Jika tidak tersambung, akan membuat masyarakat kebingungan. "Ya memang harus terintegrasi, dengan busway, MRT, Kereta Rel Listrik (KRL), dengan kereta bandara, kereta cepat. Kalau tidak terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, ya enggak nyambung, mau ke mana? Orang turun (dari kendaraan) terus mau ke mana?" kata Presiden.

Presiden pun mencontohkan, jika ada masyarakat yang ingin ke Bandung, akan lebih mudah jika LRT tersambung dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ataupun sebaliknya jika masyarakat ingin menuju bandara akan lebih mudah jika langsung menuju stasiun kereta api bandara.

Presiden menegaskan, proyek LRT terintegrasi wilayah Jabodetabek itu memang harus diselesaikan sebelum Asian Games 2018. "Artinya, sebelum tamu-tamu datang sudah siap dengan transportasi massal. Karena ini kan jangka panjang," katanya.

Presiden juga menyatakan, penyelesaian infrastruktur moda transportasi bukan hanya di Jawa. Hal ini sekaligus penegasan, pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus di Jawa. “Akhir bulan ini saya akan mulai pembangunan transportasi kereta di Sulawesi,” katanya.

Dia menambahkan, pembangunan proyek kereta api di Sulawesi sebetulnya direncanakan akhir Agustus lalu. Namun, dia menginginkan pengerjaan fisik dilakukan terlebih dahulu sepanjang 5-7 kilometer (km), baru kemudian diresmikan.

"Dikerjakan dulu minimal 5-7 kilometer, saya ingin lihat barangnya, baru saya mau groundbreaking, nanti kontrolnya mudah. Tapi Sulawesi mulai dulu. Kalau 5-7 kilometer sudah dibangun, saya lihat pekerjaan itu," kata Jokowi.

Ia menambahkan, selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memulai membuat studi kelayakan untuk kereta api di Papua. Direncanakan, proses studi kelayakan akan selesai akhir Desember 2015.

"Lalu kereta api di Papua, ada proses studi kelayakan akhir Desember selesai, tahun depan harus dimulai. Jangan sampai nanti ada yang bilang infrastruktur dikerjakan di Jawa terus. Ini pakai proses," katanya.

Presiden meminta semua pihak menyukseskan pembangunan proyek infrastruktur LRT dan proyek transportasi massal lainnya. Hal ini untuk menjawab kemacetan yang masih melanda kota-kota besar, khususnya Jakarta yang sudah mengalami kemacetan akut. "Saya tegaskan semua pihak, sama-sama menyukseskan infrastruktur ini, LRT, dan semua proyek berkaitan transportasi massal," katanya. (dephub.go.id)

Editor : Sotyati