Komnas HAM: Pemilu 2014 Dikotori Kejahatan Demografi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu untuk mencocokan Daftar Pemilu Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sebagai bahan DPT Pemilu Presiden (Pilpres) 2014  hingga Minggu (20/4) mendatang. Namun ada beberapa masalah yang berpotensi menjegal kelancaran proses tersebut, salah satunya adalah kejahatan demografi. Dimana Komnas HAM menemukan data penduduk pada daerah-daerah tertentu dimanipulasi.

Koordinator Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Decky Natalius Pigay,menyatakan pihaknya telah memantau 22 provinsi di Indonesia, sejak Senin (10/3) hingga Sabtu (12/4). Hasilnya, mereka menemukan kejanggalan dalam data penduduk.

“Sensus penduduk di Provinsi Papua pada 2010 mencatatkan jumlah penduduk sebesar 2,8 juta jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan data KPU pada 2013 mencapai 4,2 juta jiwa. Bagaimana mungkin dalam tiga tahun terjadi lonjakan 2 juta jiwa, padahal rata-rata pertumbuhan penduduk nasional dibawah 2 persen. Itu sebuah kejahatan demografi,” ucap Natalius Pigay, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Menurut Natalius Pigay, penggelembungan suara ini dilakukan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Umumnya hal itu terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur.

Selain untuk memanipulasi suara dalam pemilu, aksi penggelembungan suara dilakukan demi memenuhi persyaratan pemekaran daerah otonomi baru dan mendapat dana alokasi umum dari Kemendagri.

Praktik Penggelembungan Suara

Menanggapi tuduhan praktik penggelembungan suara, Ketua KPU Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumarno, menyatakan terdapat sistem informasi data pemilih yang memungkinkan semua pihak memeriksa keakuratan data.

“Jika memang terjadi ketidakakuratan data, silahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan elemen-elemen masyarakat melakukan pengecekan di lapangan,” ucap Sumarno.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, membenarkan adanya praktik penggelembungan suara pada beberapa wilayah di Indonesia, menurutnya, “Memang ada indikasi penggelembungan suara di beberapa daerah, termasuk Papua. Tapi, jumlahnya tidak mencapai jutaan suara. Meski demikian, kami akan mengecek lagi untuk mencegah kecurangan pada pemilihan presiden nanti.”

Menurut jadwal KPU, pemutakhiran data Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun telah dimulai sejak Kamis (10/4) dan akan terus dilakukan hingga Rabu (9/7) mendatang. Pada periode ini diprediksi akan terjadi peningkatan DPT untuk Pilpres 2014 mendatang, sekitar 3 juta jiwa. (bbc.co.uk)

Editor : Bayu Probo