Komunitas Berharap UMKM Dijadikan Instrumen Tax Amnesty

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Daerah Istimewa Yogyakarta berharap UMKM dijadikan salah satu instrumen tempat penampungan dana repatriasi.

"Kami berharap melalui dana repatriasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.000 triliun, UMKM mendapatkan alternatif modal usaha," kata Ketua Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) DIY Prasteyo Atmosutidjo di Yogyakarta, Sabtu (30/7).

Menurut dia, akses permodalan di kebanyakan perbankan atau sektor formal lainnya masih susah ditembus kalangan pengusaha kecil, apalagi mikro.

"Meski sudah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah hingga sembilan persen atau akan diturunkan lagi tujuh persen, kenyataanya masih sulit ditembus pelaku UMKM," kata dia.

Padahal, kata Prasetyo, UMKM merupakan sektor vital, tonggak perekonomian negara berkembang seperti Indonesia.

"Saat ini hampir 98 persen lapangan kerja di Indonesia disediakan sektor UMKM. Roda perekonomian juga didominasi UMKM," kata dia.

Dia juga berharap, kementerian yang membidangi sektor perekonomian dan UMKM mampu meningkatkan militansi dan profesionalitas untuk memajukan UMKM di era persaingan pasar bebas ASEAN.

"Dengan memajukan UMKM maka kesenjangan perekonomian di kalangan masyarakat perdesaan juga akan mampu teratasi," kata dia.

Sementara itu di sisi lain bagi pelaku UMKM, ia juga mengimbau agar memanfaatkan kesempatan penyelenggaraan amnesti pajak yang justru meringankan UMKM sebagai wajib yang belum pernah mencatatkan asetnya dengan benar ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. 

"Kami juga berharap bagi UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini sebelum berakhir pada Agustus 2016," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum