Konferensi INFID Bahas Re-Demokratisasi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Konferensi International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang merupakan forum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) se Indonesia digelar dalam rangka mencari model dan masukan bagi pembangunan ke depan yang mengutamakan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dari seluruh komponen. Konferensi dengan tema " Re-demoratisasi Ekonomi, Sosial, Politik untuk Pembangunan Inklusif " diadakan selama tiga hari mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2014 yang dihadiri oleh sejumlah narasumber di Hotel Royal Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/10) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Khofifah Indar Parawansa (kanan) dari Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama saat hadir sebagai pembicara dalam acara konferensi tersebut yang membahas tentang representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia (kanan) bersama dengan Yuniyanti Chuzaifah dari Komisi Nasional Perempuan (kiri) serta moderator saat ketiganya melihat grafik representasi kaum perempuan yang berkecimpung dalam lembaga negara.

Data tentang representasi kaum perempuan yang berkecimpung di dalam lembaga negara yang dinilai masih terlalu kecil yang dipresentasikan oleh Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Data tentang representasi kaum perempuan yang bergabung di lembaga negara independen yang dinilai masih rendah berdasarkan hasil kajian yang dipresentasikan oleh Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pasca-reformasi yang sudah 16 tahun berjalan dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik belum mencerminkan kehendak rakyat.

Politik uang dan jaring kekerabatan serta kaum perempuan kian tergusur dari panggung politik. Reformasi juga belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini terlihat tingginya rasio gizi yang mencapai pada angka 0,42 pada tahun dan menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia.

Hal tersebut menjadi diskusi dalam acara konferensi International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) sebagai forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se Indonesia yang mengambil tema “ Re-demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif di Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Ada tiga topik utama yang dibahas dalam konferensi tersebut di antaranya dari sektor keadilan dan kesetaraan sebagai prasyarat pembangunan yaitu negara tidak boleh lemah dalam mengatur ekonomi termasuk untuk mendanai dirinya dengan kebijakan pajak dan adil dan negara tidak boleh berperan minim dalam penyediaan kebutuhan hak dasar warga negara yaitu pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Kemudian yang kedua dalam sektor penguatan kelembagaan yang demokratis dan akuntabel harus diperkuat dan dipikirkan, karena itu merupakan bagian dari partisipasi warga dalam berdemokrasi.

Dan yang terakhir tentang penguatan masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan yang harus diakui sebagai aktor penting karena telah berkontribusi dalam tiga area penting di antaranya menyediakan bukti empiris tentang pencapaian pembangunan di berbagai bidang salah satunya angka kematian ibu (AKI) yang sampai saat ini masih tinggi, kemudian kerentanan kaum perempuan dan lingkungan hidup.

Area berikutnya bisa mengajukan gagasan dan praktik alternatif yang lebih menjamin pemerintahan terbuka dan bebas korupsi dan yang terakhir menyediakan argumen normatif dan etik perihal kebijakan dan model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan contohnya kebijakan mengenai pajak dan ekonomi yang lebih adil, jaminan sosial dan kesetaraan gender, hak asasi manusia (HAM) juga advokasi lingkungan hidup.

Konferensi tersebut rencananya akan digelar selama tiga hari mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2014 yang dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya, Khofifah Indar Parawansa, Dian Kartika, Yenny Wahid dan masih banyak lagi. Terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menandai babak baru dalam kematangan berdemokrasi serta membawa visi baru bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa dengan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil berperan penting.

Editor : Bayu Probo