Konflik dan Masa Depan Partai Demokrat

SATUHARAPAN.COM-Partai Demokrat (PD) terbelah antara kelompok yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum, dan kelompok yang mendukung Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Perpecahan muncul ke permukaan ketika AHY menyatakan adanya gerakan yang akan mengambil alih kepemimpinan PD secara paksa oleh kader PD dan di dukung orang di lingkaran kekuasaan yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Upaya itu oleh AHY maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, disebutkan sebagai kudeta. Pernyataannya mengarah pada gerakan kelompok tertentu di PD dan kemudian secara jelas menyebut Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan sebagai pihak luar yang terlibat.

Di sisi lain, gerakan internal PD yang kritis terhadap kepemimpinan AHY menyebutkan bahwa partai itu telah berubah menjadi partai dinasti, partai keluarga, dan mengkhawatirkan masa depan partai. Kritikan ini yang direspons oleh AHY dan SBY dengan memecat tujuh kader, termasuk Marzuki Alie dan Jhoni Allen Marbun.

Pemecatan dan saling serang dengan pernyataan membuahkan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari Jumat (5/3) dengan Moeldoko dipilih sebagai ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai ketua Dewan Pembina PD.

Urusan Legalitas

Episode setelah itu bisa ditebak bahwa kedua kubu masing-masing mengklaim sebagai pengurus PD yang sah, dan menyebut yang lain sebagai yang tidak sah. Dan pada tingkat ini masalahnya tidak terbatas pada internal PD, tetapi akan berimplikasi pada masalah legalitas yang bersentuhan dengan urusan pemerintah.

Kader PD yang sekarang menjadi anggota Dewan (DPRD I dan II, dan DPR RI) mereka akan dip[ertanyakan: mewakili PD yang mana? PD pimpinan Moeldoko atau PD pimpinan AHY? Dan ini akan terjadi di ruang Dewan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pihak-pihak yang berurusan dengan PD, juga akan bertanya mereka harus berurusan dengan PD yang mana?

Situasi ini akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Kementerian Hukum dan HAM dan Menko Pohukam, bahkan juga pada Polri, ketika berkaitan dengan urusan kegiatan yang membutuhkan izin Polri. Dan sebelum ada kejelasan tentang legalitas ini, konflik internal PD akan menjadi semakin keras.

Mungkinkah Ada Rekonsiliasi?

Konflik ini akan menjerumuskan PD pada keterpurukan yang makin dalam, setelah suaranya merosot tajam dalam dua pemilu terakhir, dan juga gagal membangun koalisi dengan partai lain, dan memuat tagline yang naif: “berkoalisi dengan rakyat.”

Jika gagal membangun rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah yang memecah partai, kelompok mana pun yang kemudian mendapatkan legalitas akan mengalami tantangan besar untuk, bahkan sekadar mempertahankan, menjadi peserta pemilu dengan melewati batas elektoral. Kalaupun rekonsiliasi bisa terjadi, tantang ke depan partai ini juga tidak mudah untuk menaikkan perolehan suara, setelah begitu banyak energi dikuras.

Apa yang terjadi di PD memang mencerminkan apa yang banyak terjadi di dunia politik di Indonesia, mengalami konflik internal dan pecah. Mereka yang gagal mendapat legitimasi dan tersingkir kemudian membentuk partai baru (dan sebagian besar sebenarnya hanya menjadi partai gurem).

Ini terjadi karena orientasi kekuasan sangat kuat di dalam politik partai di Indonesia. Orientasi kekuasaan mengalahkan orientasi pada platform dan program yang mampu menyatukan orang-orang untuk berada dalam satu partai, dan rakyat untuk menyerahkan suara pada mereka. Maka, begitu gesekan kepentingan kekuasaan terjadi, konflik segera mencuat dan kecenderungannya menuju pada perpecahan.

Ini Ironis, karena orang-orang partai yang berkampanye untuk persatuan dan kesatuan ketika menarik suara di pemilihan parlemen dan presiden, tetapi banyak yang mendemonstrasikan sebagai entitas yang tidak mempunyai spirit rekonsiliasi dan persatuan. Dan PD tampaknya bukan perkecualian.

Kalkulasi 2024   

Konflik di PD tampaknya terjadi karena mulai ada kalkulasi menuju tahun 2024, di mana akan ada pemilihan umum (parlemen dan presiden). Joko Widodo sudah menjabat selama dua periode, dan tidak bisa mencalonkan lagi. Dan ini adalah kesempatan bagi partai-partai yang mulai membicarakan tentang calon presiden yang akan diajukan nanti.

Di dalam Partai Demokrat sendiri mungkin persoalannya bukan pada kader mana yang akan diajukan untuk calon presiden, tetapi lebih pada apakah bisa mempertahankan atau menaikkan perolehan suara. Mereka yang pesimistis pada kepemimpinan AHY yang gagal di pemilihan Gubernur Jakarta, dan menganggap dia orang baru di PD serta kurang pengalaman dalam politik, khawatir partai ini akan terus terpuruk. Kepemimpinan AHY lalu dituding lebih karena dia anak SBY, dan itu karena kehendak SBY.

Tetapi pertanyaannya adalah apakah dengan segala gonjang-ganjing ini, PD akan dapat melaluinya dengan baik, dan harapan di tahun 2024 akan lebih baik? Tampaknya bayaran dari konflik yang keras ini justru lebih menunjukkan kalkulasi ke arah yang lebih buruk.

Para politisi, khususnya di PD, mungkin mempunyai kalkulasi yang lain yang mengharapkan PD akan lebih baik. Di kubu KLB berharap kepemimpinan Moeldoko akan membawa PD memperoleh suara lebih baik, demikian juga pada kubu AHY.

Namun itu hanya akan terbukti di tahun 2024 nanti. Bahkan kubu KLB mungkin akan mengusung Moeldoko sebagai calon presiden, dengan mimpi yang mirip ketika PD mengusung SBY di tahun 2004. Tetapi dituasi tahun 2024 akan berbeda dengan generasi milenial yang makin banyak menjadi pemegang suara. Ada kalkulasi rakyat yang menentukan. Rakyat juga melihat bahwa partai yang tidak mampu mengatasi masalah internal, tampaknya juga sulit diberi tanggung jawab mengatasi masalah bangsa.

Namun apapun yang terjadi kemudian di internal PD, partai ini akan menguras begitu banyak energi untuk mengatasi masalah internalnya. Sebab, sejak munculnya konflik ini, PD gagal membangun komunikasi yang membawa penyelesaian di antara kader mereka sendiri, dan sebaliknya pernyataan yang muncul justru menimbulkan luka-luka baru.

Editor : Sabar Subekti