KontraS Rekomendasikan Tujuh Prioritas Menkopolhukam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merekomendasikan tujuh agenda yang selayaknya menjadi prioritas bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan.

"KontraS merekomendasikan tujuh agenda prioritas yang terkait dengan bidang politik, hukum dan keamanan di bawah Menkopolhukam," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8).

Haris memaparkan, agenda prioritas itu antara lain adalah penyelesaian pelanggaraan HAM berat masa lalu yang dilakukan sesuai dengan prinsip anti-impunitas yang dapat menjamin terpenuhinya hak korban dan keluarga korban.

Agenda lainnya adalah penanganan Papua, implementasi perdamaian Aceh, dan reformasi sektor keamanan antara lain sejauh mana profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan dan ketertundukannya terhadap sipil sudah berjalan.

Kemudian reformasi Kepolisian RI karena persoalan krusial adalah lemahnya akuntabilitas Polri dalam pelayanan dan penegakan hukum, serta jaminan atas Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah.

Terakhir, agenda ketujuh adalah terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KHUP) khususnya terkait dengan isu krusial seperti pasal penghinaan presiden.

"Dalam hal ini, untuk mengatisipasi segala potensi yang muncul dalam proses dan hasil pembahasan draf RUU KUHP, Kemenkopolhukam harus segera memetakan dampak politik dan hukum serta potensinya bagi keberlangsungan politik di Indonesia, serta jaminan penegakan hukum ke depan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya ingin membangun "team work" yang kuat dan solid di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

"Team work sangat penting. Ini gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Saya ingin sekali team work yang solid. Saya tidak ingin macam-macam. Kita kerja sama yang baik," kata Luhut dalam sambutannya pada Serah Terima Jabatan (sertijab) dari Tedjo Edhy Purdijatno kepada Luhut B Panjaitan, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/8).

Luhut menegaskan akan berupaya dan bekerja dengan baik sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Presiden inginkan semua pekerjaan dikoordinasi dengan baik, bekerja sama dan satu suara.

Selain itu, Menkopolhukam juga memprioritaskan penyatuan stabilitas keamanan dan ekonomi dalam program kerjanya sebagai menteri pascaperombakan kabinet.

"Yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengoordinasikan stabilitas keamanan dengan ekonomi, karena itu kunci. Caranya adalah dengan terlibat langsung dalam pengendalian harga pangan sesuai perintah Presiden," ujar Luhut.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Menkopolhukam Luhut Pandjaitan meningkatkan koordinasi kementerian/lembaga yang ada di bawahnya dan juga tidak secara langsung berada di bawah kendali presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dia mencontohkan tantangan Menkopolhukam mengoordinasikan pencegahan maupun penindakan korupsi sebagai salah satu area bidang penegakan hukum.

Di wilayah itu, menurut dia, ada Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang berada di bawah kendali presiden serta KPK yang merupakan lembaga independen. (Ant)