Konvensi Ujian Nasional Ditolak, Dianggap Politisasi Pendidikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gerakan menolak konvensi Ujian Nasional (UN) sebagai bentuk politisasi pendidikan menggalang partisipan yang tergabung dalam Koalisi Menolak Politisasi Dunia Pendidikan. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III DPR RI ruang wartawan, pada Jumat (27/9) yang dimulai pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam jumpa pers M.Ihsan (Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak), Retno Listyarti ( Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia), Eva Sundari (Anggota DPR RI Komisi X), Afra Suci Ramadhan (perwakilan dari para pemuda), dan dari salah satu anggota komite sekolah.

Dalam acara itu, masing-masing narasumber menyampaikan permasalahan yang terjadi akibat konvensi UN yang cenderung sebagai bentuk politisasi pendidikan. Konvensi UN yang digelar sejak kemarin sampai dengan hari ini menuai berbagai kontroversi bagi sebagian pihak. Hal ini dinilai hanya sebagai bentuk penggiringan menyetujui adanya UN, sedangkan pengalaman UN yang lalu banyak menuai permasalahan bagi peserta didik.

Aksi penggalangan tolak UN sudah ada sekitar 76 nama sampai dengan hari ini, baik itu pribadi maupun lembaga dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Hasil penggalangan rencananya akan diserahkan pada Ketua DPR RI untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan.

Sementara penggalangan dukungan menolak UN juga dilakukan melalui sebuah petisi yang dibuat oleh Kresna Aditya disitus change.org berjudul "M.Nuh, hapuskan UN sebagai syarat kelulusan". Rencana targetnya mencapai 1.000.000 lebih dukungan yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden RI.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja