Korban Penculikan Mei 98 Berharap Jokowi-JK Menang

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Aan Rusdianto, mengaku dirinya pernah menjadi korban penculikan dari peristiwa Mei 1998, dan merasa sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu namun akhirnya dibebaskan, dengan gamblang menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) Jokowi-Jusuf Kalla.

“Apabila Prabowo terpilih sebagai presiden tetap kita tagih untuk menuntaskan. Namun, tentu peluang lebih besar untuk penyelesaian ada di Jokowi,” ungkap Aan saat konferensi pers ‘Surat Terbuka untuk Jokowi-JK di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).

Menurut Aan beserta rekan-rekan korban penculikan antara lain Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, dan Nezar Patria, dukungan yang mereka tujukan lantaran Jokowi beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan simpati dengan puisinya Widji Tukul, dan berniat menyelesaikan kasus penculikan itu serta kasus-kasus pelik masa lalu lainnya. Sedangkan Jusuf Kalla juga dianggap punya rekam jejak menyelesaikan konflik di Poso, Sulawesi Tengah.

Berikut kutipan isi surat terbuka kepada Jokowi-JK tersebut,

Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

“Kami para keluarga korban ingin sekali menyaksikan bangsa ini bisa berkembang maju sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera tanpa utang sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu. Bila Bapak berdua benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini, maka insyaallah seluruh bagian bangsa ini tak lagi akan tersandera dalam sekat-sekat kecurigaan dan saling menyalahkan, yang hanya menjauhkan dari naluri persatuan dan solidaritas sosial sebagai modal utama pembangunan kejayaan bangsa.”

Bagaimanapun, baik Jokowi maupun Prabowo yang terpilih sebagai presiden, tetap akan mereka tagih untuk menuntaskan.

“Apabila Jokowi terpilih namun tidak dapat menyelesaikan, tetap kita tagih. Oleh sebab itu surat terbuka kita buat supaya Jokowi lebih serius memperhatikan kasus tersebut,” ujar dia.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diharapkan pertama kalinya mendiskusikan bersama semua pihak yang dianggap mengetahui kasus itu, dari mana awal mulanya sampai terjadi penculikan itu sendiri, tinggal menyamakan data-data yang selama ini sudah ada di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait hal pemecatan Prabowo dari militer.  

Saat Megawati (Ketua Umum Partai PDIP, Red) menjabat sebagai Presiden RI memang tidak juga menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi Aan mengimbau sebaiknya tidak melihat figur Jokowi hanya sebagai kader PDIP. Bahwa mungkin saja Jokowi mempunyai suatu sikap yang berbeda dengan pandangan politik kader PDIP lainnya termasuk Megawati.

“Kita akan terus dorong untuk penyelesaian itu,” tandasnya.

Editor : Bayu Probo