KPHP: 60 Persen Hutan Negara Dibuka Warga

Ilustrasi. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hadi Daryanto (tengah), Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin (kiri) dan Direktur Operasional Kemitraan Budi Santoso (kanan) berbincang usai Lokakarya APHI dan Kemitraan bertema Implementasi Skema Kemitraan Kehutanan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik Kehutanan, di Jakarta, Kamis (25/6). Skema kemitraan kehutanan diharapkan dapat menjadi upaya penyelesaian konflik untuk mendorong tercapainya pengelolaan hutan lestari di Indonesia. (Foto: Antara)

MUKOMUKO, SATUHARAPAN.COM - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu, menyebutkan 60 persen dari luas 74.538 hektare hutan negara di daerah itu dibuka atau tumpang tindih pengelolaannya dengan warga setempat.

"Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah dibuka warga itu sebagian ditanami sawit dan dibiarkan saja setelah kayunya diambil," kata Kepala Tata Usaha Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko M Rizon di Mukomuko, Senin (29/6).

Ia mengatakan, kawasan hutan yang terlanjur dibuka rencananya dibuat sistem kemitraan dengan kelompok tani dalam pengelolaan sebagian lahan kawasan hutan negara tersebut.

Kegiatan kemitraan ini, lanjutnya, akan disosialisasikan kepada warga yang telanjur menggarap hutan tersebut.

Ia mengatakan, kegiatan kemitraan dengan warga yang membuka kawasan hutan itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah itu.

Namun, lanjutnya, pengembalian fungsi kawasan hutan itu dilakukan secara bertahap setiap 10 tahun sekali dengan memberikan peluang warga mengambil hasil panen tanaman kelapa sawitnya.

Tetapi, lanjutnya, setelah selama 10 tahun kemudian sebanyak 10 persen dari tanaman kelapa sawit itu harus ditebang dan diganti dengan tanaman kehutanan.(Ant)