KPK: Akan Ada Fakta Politik Luar Biasa pada 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisioner Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) mengatakan akan ada fakta politik luar biasa pada 2015 apabila pasar bebas ASEAN tidak disupervisi komisi antikorupsi.

"Pada tahun ini ada berbagai peristiwa. Kalau tidak disupervisi, fakta politiknya samakin luar biasa," kata Bambang dalam diskusi dengan tema "Prospek Pemberantasan Korupsi" di Wahid Institute, Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Jumat (6/3) malam.

Terlepas dari pro kontra yang mencuat atas pemberlakuan pasar bebas ASEAN tersebut, kata BW, sapaan akrabnya, fenomena tersebut memungkinkan adanya pemindahan aset-aset kekayaan holding company atau konglomerasi, baik dari luar ke Indonesia dan sebaliknya.

"Nah, kalau diperhatikan, kemungkinan akan banyak perusahan Indonesia asetnya akan disimpan di luar negeri," kata dia. "Kalau itu terjadi, maka jangkauan hukum untuk Indonesia atas aset-aset yang di luar itu makin terbatas," dia mengingatkan.

Apabila hal tersebut terjadi, kata BW, KPK nantinya akan sulit mengambil aset-aset terpidana korupsi.

"Nah, itu sebabnya dalam konteks KPK, kami sedang menyiapkan kerja sama yang lebih intensif dengan internasional, terutama untuk di ASEAN. Kerja sama, MoU dengan Malaysia, kerja sama dengan Hong Kong, Singapura, intensif dilakukan. Bahkan, KPK sebenarnya sudah membantu lembaga antikorupsi Timor Timur dan Papua Nugini," kata dia.

Sebab itu, kata tersangka kasus keterangan palsu terkait penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 ini, fenomena tersebut perlu kajian lebih mendalam, kendati di satu sisi pasar bebas ASEAN membuka peluang usaha.

"Ini perlu dikaji, kita antasipasi, biar tidak terjadi. Malaysia dan Indonesia sudah sepakat mau membentuk satu desk anti-korupsi bersama. Hong Kong juga begitu. Singapura (pun begitu). Jadi, supaya pasti," katanya.

Editor : Sotyati